wartapedia.co.id, SAMARINDA – Menanggapi persoalan banjir dan tata kelola lingkungan yang masih menjadi isu di Balikpapan, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, mendorong Pemerintah Kota Balikpapan agar lebih serius dalam penataan sistem drainase serta pengendalian alih fungsi lahan.
Sebagai legislator asal daerah pemilihan Balikpapan, Sigit menilai pengelolaan lingkungan di kota ini perlu ditingkatkan, bahkan bisa mengacu pada praktik terbaik dari kota-kota lain maupun negara maju.
“Kita lihat Samarinda mulai membenahi drainasenya dengan memperbesar saluran air. Di luar negeri seperti Belanda, mereka sudah lama menggunakan gorong-gorong bawah tanah dan kanal yang bersih dan tertata rapi,” ujarnya.
Menurutnya, banjir di Balikpapan tidak semata-mata disebabkan oleh intensitas hujan tinggi, melainkan diperparah oleh buruknya penataan ruang dan maraknya alih fungsi lahan untuk permukiman.
“Di Balikpapan, alih fungsi lahan bukan untuk tambang, tapi untuk perumahan. Ini harus diatur ulang dalam tata ruang kota. RTRW dan perencanaan detail tata ruang harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan,” jelasnya.
Sigit mencontohkan sejumlah kawasan yang sebelumnya rawan banjir kini sudah menunjukkan perbaikan, seperti kawasan Puskip. Namun ia menilai langkah-langkah antisipatif tetap diperlukan, antara lain melalui pembangunan kanal, parit, dan gorong-gorong bawah tanah secara terencana dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari pengendalian banjir.
“Kita perlu kesadaran bersama. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan antara sampah organik, plastik, dan lainnya. Bank sampah itu solusi nyata, dan Balikpapan termasuk yang lebih dulu memulainya dibanding kota lain,” ujarnya.
Sigit turut mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung penanganan kawasan kumuh dan banjir, seperti melalui pembangunan saluran pembuangan ke laut di wilayah BSB dan bantuan pipanisasi air bersih.
“Pemerintah provinsi tetap hadir membantu pemerintah kota. Karena pada akhirnya, yang kita layani adalah masyarakat. Kami mendukung penuh program-program yang pro terhadap lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
