AdvertorialDPRD KALTIM

Jalan Rusak Parah di Samarinda Ganggu Aktivitas Warga, DPRD Kaltim Minta Penanganan Segera

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Kerusakan jalan yang semakin parah di sejumlah titik di Kota Samarinda, seperti di Jalan HAM Rifaddin, menjadi hambatan serius bagi aktivitas harian warga. Selain mengganggu mobilitas, jalan berlubang dan sulit dilalui ini juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menegaskan bahwa perbaikan harus segera dilakukan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus, kerusakan ini bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita baru mengambil tindakan setelah jalan benar-benar terputus atau sudah ada korban. Ini menyangkut kebutuhan mendasar warga,” ujarnya.

Subandi mengungkapkan, aduan dari masyarakat terus berdatangan, terutama dari pelaku UMKM dan warga yang menggantungkan hidupnya pada akses darat untuk bekerja, berobat, atau mengantar anak ke sekolah.

“Coba bayangkan jika mereka harus memutar jauh setiap hari atau kendaraan rusak akibat lubang besar. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi sudah menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Data dari DPRD menunjukkan bahwa persoalan jalan rusak tidak hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga meluas ke wilayah Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Minimnya anggaran teknis di UPTD PUPR menjadi salah satu kendala utama. Dari total anggaran sekitar Rp28 miliar, yang tersisa untuk teknis hanya kurang dari Rp20 miliar setelah dikurangi biaya operasional seperti bahan bakar.

Meski demikian, Subandi menilai bahwa tindakan darurat seperti tambal sulam masih bisa dilakukan sebagai solusi jangka pendek.

“Tambal sulam memang bukan solusi jangka panjang, tapi dalam kondisi sekarang, itu yang paling memungkinkan. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus menjadi korban,” jelasnya.

Ia juga berkomitmen untuk terus mengawal proses penambahan anggaran pada APBD 2026 dan mendesak pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan pada ruas-ruas jalan yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Setiap hari, jalan rusak ini dilalui oleh siswa sekolah, kendaraan darurat, dan pedagang kecil. Jika akses dasar saja terganggu, bagaimana daerah ini bisa tumbuh dan berkembang?” pungkasnya. (W/ADV/SR)