wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Swardy Tandiring, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi antrean pembelian BBM jenis Pertalite setelah diterbitkannya surat edaran terkait pengaturan pelayanan BBM bersubsidi.
Menurut Swardy, evaluasi diperlukan untuk melihat perkembangan kondisi antrean di sejumlah SPBU setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang diterapkan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Penting untuk dikaji dan dievaluasi seperti apa perkembangan antrean setelah adanya surat edaran itu. Jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat. Kita perlu melihat kondisi di lapangan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat berjalan dengan baik,” kata Swardy, Kamis (3/9/2026).
Ia mengatakan, ketersediaan dan distribusi Pertalite perlu diperhatikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Menurutnya, distribusi yang lebih luas dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu.
“Harus menyebar, harus dibuka, ditambah distribusi Pertalite supaya jangan ada antrean. Kalau ketersediaannya bisa diperluas dan distribusinya lebih merata, masyarakat tidak perlu menumpuk di satu titik,” ujarnya.
Swardy menilai pengaturan jam pelayanan juga perlu menjadi bahan evaluasi apabila antrean masih terjadi. Menurutnya, penyesuaian waktu pelayanan dapat dipertimbangkan dengan melihat kebutuhan masyarakat serta kondisi operasional masing-masing SPBU.
“Kalau perlu itu dibuka 24 jam supaya tidak ada antrean. Yang terpenting bagaimana masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama di dalam antrean,” tegasnya. (W/ADV/SR)
