wartapedia.co.id , PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyuarakan keprihatinannya terhadap pelaksanaan program reforma agraria yang tengah berjalan di wilayahnya.
Ia menyoroti adanya kabar mengenai pembatasan maksimal luasan lahan dalam proses penggantian, yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Saya dengar juga ada pembatasan maksimal luasan lahan. Misalnya sebelumnya dia punya 10 hektare, tapi karena masuk program reforma agraria, dia cuma dapat 5 hektare,” ujarnya.
Menurut Thohiron, belum ada informasi resmi yang menjelaskan secara utuh alasan di balik pengurangan luasan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan program strategis nasional itu.
“Nah itu, saya enggak tahu pasti ya, belum ada informasi utuh. Tapi sepanjang yang saya pahami, penggantian itu mestinya sepadan. Kalau bisa ya lebih baik. Jangan sampai tanah 10 hektare diganti jadi 5 hektare, itu enggak fair,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek besar sekalipun tetap harus mengedepankan hak-hak warga yang terdampak. Thohiron menolak jika masyarakat hanya menjadi objek kebijakan tanpa dilibatkan dalam proses yang menentukan masa depan mereka.
“Saya tahu, semuanya dibicarakan atas nama proyek strategis nasional. Tapi jangan sampai warga itu dipaksa untuk nerima. Itu enggak boleh juga,” ujar dia.
Pernyataan ini memperkuat sikap DPRD PPU yang selama ini aktif mengawal dampak pembangunan proyek-proyek nasional, terutama yang berpotensi menggeser lahan dan ruang hidup warga.
Thohiron berharap, ke depan, pemerintah dapat lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait reforma agraria. (W/ADV/S)
