wartapedia.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada sektor lama seperti pertambangan dan industri ekstraktif dalam menyusun arah pembangunan ekonomi. Hal ini mencuat dalam laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur 2024.
Meski pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun lalu tercatat sebesar 6,17 persen. melewati capaian nasional 5,03 persen. DPRD menilai keberlanjutan capaian itu masih rapuh karena terlalu bertumpu pada sektor tidak terbarukan.
“Di atas kertas kita tumbuh, tapi secara substansi masih bergantung pada tambang dan migas. Ini bukan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Agus, Senin (16/6/2025).
Pansus mengungkapkan bahwa sektor tradisional seperti Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi masih menyumbang porsi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara sektor nonmigas dan nonbatubara cenderung stagnan di kisaran 7 hingga 8 persen.
“Tanpa terobosan, kita akan kesulitan keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif. Padahal masa depan kita tidak bisa selamanya ditopang oleh sumber daya alam yang akan habis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pansus juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan antarwilayah. Kota Bontang tercatat mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 2,51 persen, sementara Penajam Paser Utara (PPU) justru melonjak drastis hingga 30,68 persen, angka yang dianggap mencerminkan ketimpangan alokasi pembangunan.
“Kita ingin pertumbuhan yang adil, bukan hanya berkutat di satu dua wilayah,” kata Agus.
DPRD juga mendesak agar pemerintah memperkuat peran sektor-sektor ekonomi baru, seperti ekonomi hijau, pariwisata, pertanian modern, dan industri kreatif sebagai fondasi keberlanjutan. Termasuk di dalamnya perlunya perencanaan jangka panjang pascatambang yang serius.
“Bukan hanya soal angka PDRB atau pertumbuhan. Ini soal arah dan daya tahan ekonomi Kaltim ke depan,” pungkas Agus. (W/ADV/SR).
