AdvertorialDPRD PPU

Pansus II DPRD PPU Bahas Raperda Pembentukan Perangkat Daerah Baru

wartapedia.co.id, PENAJAM – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru saja menggelar rapat penting bersama dinas terkait untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ketua Pansus II DPRD PPU, Wakidi, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan rapat mengenai Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Mereka telah mengusulkan perubahan pada perda tersebut dan memperbaiki beberapa fungsi badan yang baru.

“Insha Allah nanti akan ada satu bidang khusus pada riset dan inovasi untuk memback-up kebijakan kepala daerah mengenai inovasi dan riset,” jelas Wakidi.

Fungsi badan baru ini diharapkan akan menjadi kajian kepala daerah dalam melakukan riset dan inovasi, khususnya dalam kebijakan pemerintah terkait sektor pertanian dan perikanan yang perlu dikaji ulang sebelum diterapkan di masyarakat.

“Misalnya di bidang pertanian itu perlu inovasi seperti apa untuk kedepannya,” tambah Wakidi.

Dengan adanya bidang khusus ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan riset dan inovasi untuk sektor-sektor penting di Kabupaten PPU.

Wakidi menambahkan bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan daerah didasarkan pada riset yang solid dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi program-program pembangunan.

“Bidang khusus riset dan inovasi akan memungkinkan kita untuk terus memperbarui pendekatan dan strategi dalam berbagai sektor, memastikan bahwa kita selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Wakidi mengungkapkan bahwa badan baru ini juga akan berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk berbagai proyek penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun yang bekerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas. (W/Adv/I)