wartapedia.co.id, SAMARINDA — Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencuat, namun belum menunjukkan progres nyata di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Menurut Fadly, perpindahan ribuan ASN bukanlah proses sederhana. Diperlukan kajian mendalam agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif, tidak hanya bagi kawasan inti IKN, tetapi juga bagi daerah-daerah penyangga seperti Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan.
“Pemindahan ASN ke IKN memang perlu sebagai bagian dari strategi nasional. Tapi kita tidak bisa melangkah tanpa perhitungan matang. Jangan sampai tergesa-gesa dan justru menimbulkan masalah baru,” ujar Fadly saat ditemui usai mengikuti agenda Musrenbang, Sabtu (1/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa kesiapan infrastruktur dasar, fasilitas publik, hingga aspek sosial kemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Fadly menyoroti, jika pemindahan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, maka bukan tidak mungkin akan muncul ketimpangan antara kawasan inti IKN dan wilayah sekitarnya.
“Yang harus diingat, IKN tidak berdiri sendiri. Kekuatan IKN justru akan sangat bergantung pada keterpaduannya dengan daerah penyangga. Kalau kawasan sekitar tidak ikut disiapkan, akan terjadi kesenjangan,” jelasnya.
Fadly juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama dan menyusun peta jalan yang jelas. Termasuk di dalamnya tahapan pemindahan ASN, jumlah kebutuhan hunian, transportasi, serta dukungan layanan publik lainnya.
Ia menggarisbawahi bahwa pemindahan ASN ini bukan sekadar soal lokasi kerja, tapi juga soal kehidupan sehari-hari mereka. “ASN yang dipindahkan harus bisa tetap produktif, merasa aman, dan nyaman tinggal di tempat barunya. Itu hanya bisa terjadi jika semua aspek pendukung sudah siap,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Fadly mengaku pihaknya siap mengawal proses ini agar tidak meninggalkan kepentingan masyarakat lokal. Ia berharap agar proses pembangunan dan pemindahan ASN dapat berjalan selaras, serta membawa manfaat jangka panjang bagi Kalimantan Timur.
“Kami ingin IKN ini menjadi simbol kemajuan, bukan sekadar proyek. Maka harus dilaksanakan dengan hati-hati, cermat, dan tetap berpihak pada rakyat,” tutup Fadly. (W/ADV/SR).
