wartapedia.co.id, SAMARINDA – Program beasiswa pendidikan bertajuk Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai belum tersosialisasi secara merata ke masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, meminta Pemprov segera memanfaatkan media sosial sebagai saluran resmi untuk menyampaikan informasi program secara interaktif dan luas.
“Kalau hanya mengandalkan pengumuman di website atau surat edaran, masih banyak warga yang tidak tahu. Kita butuh pendekatan langsung melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube,” ujar Sarkowi, Kamis (10/7/2025).
Program Gratispol sendiri menyasar pelajar dan mahasiswa hingga jenjang doktoral, dengan nilai anggaran Rp750 miliar di tahun ini dan naik menjadi Rp2,1 triliun pada 2026. Namun, menurut Sarkowi, penjelasan teknis soal skema, syarat, hingga jadwal pelaksanaan masih minim di ruang digital yang dekat dengan publik.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV telah memberi rekomendasi resmi agar Pemprov segera menetapkan kanal komunikasi digital, termasuk membuka ruang diskusi dua arah.
“Pemerintah harus aktif menjawab pertanyaan warga secara terbuka. Bisa dengan sesi tanya jawab live atau konten klarifikasi langsung dari sumbernya,” jelasnya.
Sarkowi menilai, di era digital seperti sekarang, kecepatan respons dan kehadiran di media sosial bukan hanya soal tren, tetapi menjadi ukuran akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik.
“Jika tidak cepat dan jelas menjawab kebutuhan informasi, masyarakat akan mencari sendiri dan rentan termakan informasi yang salah,” katanya.
Ia mendorong Pemprov Kaltim mengambil langkah proaktif dengan menerapkan strategi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi informasi.
“Gratispol ini program besar dan menyentuh banyak kalangan. Sudah waktunya kita hadir dengan pendekatan yang kekinian dan menjangkau semua lapisan,” tandasnya. (W/ADV/SR).
