wartapedia.co.id, Penajam – Persoalan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kembali mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor. Ia menilai gejolak harga yang dialami petani sawit rakyat bukan sekadar persoalan pasar, melainkan kegagalan koordinasi antara petani, pemerintah, dan pihak pabrik. Tanpa adanya kesepakatan harga yang adil, petani akan terus menjadi pihak paling dirugikan.
Berbicara mengenai kondisi di lapangan, Syahrudin menyebut bahwa ketiadaan koordinasi antarpemangku kepentingan membuat mekanisme harga berjalan tanpa kontrol. Petani, terutama yang tidak tergabung dalam kelompok resmi, tidak memiliki cukup kekuatan untuk menolak harga beli rendah yang ditetapkan pengepul atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
“Ini terjadi karena tidak ada koordinasi. Harus ada kesepakatan harga jual yang layak, supaya tidak membebani biaya operasional,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan berulang setiap kali harga sawit turun. Tanpa sistem koordinasi yang kuat, petani selalu berada pada posisi paling lemah dalam rantai tata niaga sawit. Mereka menanggung biaya produksi yang terus meningkat, tetapi tidak mendapatkan kepastian harga yang sebanding.
Syahrudin menyoroti bahwa persoalan harga TBS bukan sekadar soal nilai jual di pabrik. Di baliknya, terdapat serangkaian biaya yang harus ditanggung petani—biaya yang tidak bisa ditekan dan semakin meningkat setiap tahun.
“Biaya operasional itu tinggi: pemupukan, pemeliharaan, angkutan,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan kebun sawit membutuhkan modal besar, mulai dari pupuk yang harganya fluktuatif, perawatan rutin agar tanaman produktif, hingga ongkos angkut dari kebun ke titik pengumpulan. Ketika harga TBS merosot terlalu rendah, seluruh biaya tersebut tidak dapat tertutupi, sehingga petani berpotensi merugi bahkan menghentikan pemeliharaan kebun. (W/ADV/SR)
