wartapedia.co.id, SAMARINDA – Menyempitnya ruang fiskal daerah akibat perubahan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) mendorong DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah strategis untuk menjaga kelancaran pembangunan. Alih-alih hanya menyoroti pemotongan anggaran, DPRD menekankan pentingnya pembenahan manajemen keuangan agar pembangunan tetap berjalan efektif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut perubahan skema DBH membuat banyak daerah terpaksa menyesuaikan prioritas. Dalam situasi ini, Pemprov Kaltim harus bergerak cepat dan fokus pada kebijakan yang lebih efektif.
“Kondisi fiskal memang makin ketat. Bukan waktunya hanya mengeluh, tapi bagaimana kita tetap bisa bekerja dengan kondisi terbatas,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan, Kaltim perlu segera memperkuat sumber pendapatan yang lebih tahan terhadap perubahan kebijakan pusat. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan retribusi, hingga optimalisasi aset daerah menjadi langkah utama yang didorong untuk dipercepat.
“Kita punya potensi besar di sektor jasa, pelabuhan hingga aset strategis. Jika dikelola optimal, ketergantungan pada dana pusat bisa berkurang,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa DPRD dan Pemprov terus meningkatkan koordinasi untuk memastikan transformasi tata kelola anggaran berjalan efektif. Belanja daerah harus diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi perlu diperkuat. Kegiatan seremonial harus dikurangi dan anggaran difokuskan pada yang benar-benar penting,” tambahnya.
Penerapan efisiensi juga dilakukan melalui pengetatan perjalanan dinas dan pergeseran pola rapat. Agenda luar daerah kini hanya dilakukan saat benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian besar pembahasan diarahkan kembali ke kantor pemerintahan.
“Kunjungan kerja tetap diperlukan, tapi harus terukur. Kalau bisa dibahas di Samarinda, ya dikerjakan di Samarinda,” katanya.
Hasanuddin juga menyinggung posisi Gubernur Kaltim sebagai Ketua APPSI yang dinilai dapat membantu memperkuat suara daerah di pusat. Ia berharap koordinasi antargubernur mampu mendorong pemerintah pusat menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi seluruh daerah.
“Daerah harus bersatu menyuarakan kepentingannya. Kita berharap ada penyempurnaan kebijakan yang lebih proporsional ke depan,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
