wartapedia.co.id , BALIKPAPAN – Minimnya program pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Balikpapan tahun ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardy Tandiring.
Menurutnya, pengurangan program pembinaan tersebut dapat berdampak terhadap perkembangan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Swardy menilai pelatihan dan pendampingan usaha sangat penting untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi dan persaingan pasar yang semakin ketat. Namun, pada tahun ini sejumlah program pembinaan terpaksa dikurangi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.
“Program pelatihan untuk UMKM memang jauh berkurang tahun ini. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan usaha masih sangat besar,” ujarnya saat ditemui, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya program pelatihan UMKM telah masuk dalam rencana anggaran pemerintah daerah. Akan tetapi, kondisi keuangan daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dan menetapkan skala prioritas terhadap sejumlah program.
Meski memahami kebijakan efisiensi tersebut, Swardy berharap sektor UMKM tetap mendapat perhatian serius. Sebab, pelaku usaha kecil dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
“UMKM ini salah satu sektor yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau pembinaannya berkurang, tentu akan memengaruhi perkembangan usaha mereka,” katanya.
Menurutnya, pelatihan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas produk, tetapi juga kemampuan pemasaran, pengelolaan usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital yang kini menjadi kebutuhan utama dalam dunia usaha.
Ia menilai masih banyak pelaku UMKM di Balikpapan yang membutuhkan pendampingan agar mampu bersaing dan memperluas pasar. Tanpa pembinaan berkelanjutan, pelaku usaha kecil dikhawatirkan akan kesulitan mengikuti perkembangan pasar yang terus berubah.
“Sekarang persaingan usaha semakin ketat. Pelaku UMKM perlu dibekali kemampuan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai manajemen usaha,” jelasnya.
Selain pelatihan, ia juga mendorong adanya pendampingan usaha secara langsung agar pelaku UMKM tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga mendapatkan arahan dalam penerapan strategi usaha di lapangan.
Swardy berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi agar program pembinaan UMKM tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. Salah satunya dengan membangun kolaborasi bersama perbankan, dunia usaha, maupun lembaga pelatihan lainnya.
“Kalau anggaran terbatas, tentu perlu ada kerja sama dengan berbagai pihak supaya pembinaan UMKM tetap berjalan. Karena sektor ini sangat penting untuk penguatan ekonomi masyarakat,” tutupnya.(W/ADV/SR)
