wartapedia.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan mengevaluasi kondisi kawasan permukiman di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, pascakebakaran yang terjadi hingga Senin (5/10/2026) malam.
Evaluasi terutama menyasar akses jalan lingkungan, ketersediaan sumber air, titik hidran, hingga penguatan relawan di tingkat RT sebagai bagian dari upaya mitigasi kebakaran.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan penanganan pascakebakaran tidak hanya berfokus pada bantuan kepada warga terdampak, tetapi juga pembenahan kawasan agar lebih siap menghadapi kondisi darurat.
“Kita harus melihat kembali kondisi lingkungan dan akses jalan di sekitar lokasi. Tadi kita bersama-sama melihat bahwa terdapat gang atau jalan lingkungan yang cukup sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran,” kata Taufik saat ditemui di RT 35, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Penataan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Permukiman.
Apabila memungkinkan, jalan lingkungan yang sempit akan ditata dan diperlebar. Hal itu dinilai penting agar kendaraan pemadam kebakaran maupun ambulans dapat masuk ketika terjadi keadaan darurat.
“Akses jalan yang memadai sangat penting. Jangan sampai ketika terjadi keadaan darurat, kendaraan pemadam kebakaran maupun ambulans mengalami kesulitan untuk masuk ke lokasi,” ujarnya.
Taufik juga mengingatkan agar pembangunan kembali rumah warga pascakebakaran tetap memperhatikan tata ruang dan akses lingkungan.
“Jangan sampai setelah kejadian ini, pembangunan kembali dilakukan tanpa memperhatikan tata ruang dan akses lingkungan. Penataan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, minimal melalui koordinasi antara kelurahan dan kecamatan serta dinas terkait,” katanya.
Sumber Air dan Hidran Jadi Perhatian
Selain akses jalan, keterbatasan sumber air saat proses pemadaman juga menjadi perhatian Pemkab Kukar.
Taufik mengatakan perlu dipertimbangkan penambahan titik sumber air dan hidran, terutama di kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
“Ke depan perlu dipertimbangkan penambahan titik-titik sumber air dan hidran, terutama di kawasan permukiman padat,” jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan hidran perlu dipetakan tidak hanya di Kelurahan Melayu, tetapi juga di kawasan padat penduduk lainnya sebagai bagian dari mitigasi dan pencegahan kebakaran.
Relawan Tingkat RT Akan Diperkuat
Pemkab Kukar juga mendorong penguatan kembali peran relawan di tingkat RT. Keberadaan relawan dinilai penting untuk melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba.
Taufik menyebut sejumlah lingkungan memiliki peralatan sederhana, seperti pompa air, yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat.
“Relawan di lingkungan masing-masing perlu dibangkitkan dan diberdayakan kembali. Di sejumlah wilayah biasanya terdapat peralatan sederhana, seperti pompa air atau fasilitas lainnya, yang dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba,” ungkapnya.
Termasuk kelompok relawan atau Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) di tingkat lingkungan. Menurut Taufik, penguatan kelompok tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Bantuan dan Pendataan Warga Berjalan
Di sisi lain, Pemkab Kukar memastikan penanganan warga terdampak terus dilakukan. Dinas Sosial dan BPBD turun untuk mengidentifikasi kebutuhan warga, sementara Baznas dan PMI turut memberikan bantuan.
Pemerintah juga memastikan warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat kebakaran dapat memperoleh bantuan penerbitan kembali melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Taufik menegaskan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada warga terdampak yang terlewat, termasuk mereka yang tinggal di rumah sewaan maupun warga dari luar daerah.
“Yang paling penting, jangan sampai ada warga yang terlewat atau tidak mendapatkan penanganan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang membantu penanganan, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Sosial, BPBD, Baznas, PMI, relawan hingga masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem penanganan kebakaran agar kejadian serupa dapat diantisipasi dan dampaknya dapat diminimalkan,” pungkasnya.(W/ADV/S)
