wartapedia.co.id, PENAJAM – Ketua Pansus I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk menggandeng kepala desa dan lurah dalam proses pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap prediksi perubahan besar-besaran penggunaan lahan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya nanti inginkan secara detail kepala desa dan lurah mau saya libatkan untuk pembahasan RTRW, karena ini lompatannya terlalu tinggi,” ujar Sariman. Menurutnya, pendekatan inklusif sangat krusial untuk menangani kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ini terhadap masyarakat lokal.
PPU yang mayoritas lahannya digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, kini berada di ambang perubahan signifikan seiring dengan pengembangan IKN di wilayah tetangga.
“Kita kabupaten yang mayoritas wilayah pertanian dan perkebunan tiba-tiba menjadi IKN di sebelahnya. Maka tentu ruang ini pemanfaatannya akan berubah, misalnya wilayah yang berbatasan itu ada maridan, riko, pantai lango dan gersik, itu kan otomatis nanti enggak akan menjadi perkebunan dan pertanian lagi tetapi pasti menjadi wilayah permukiman dan industri. Nah, itu yang harus kita bicarakan,” jabarnya.
Pembahasan yang melibatkan kepala desa dan lurah diharapkan membawa diskusi yang lebih mendalam tentang bagaimana pengembangan IKN akan mempengaruhi daerah mereka.
“Jadi nanti dengan mengundang kepala desa dan lurah itu untuk mereka paparkan daerahnya. Sehingga nanti partisipasi publik itu kelihatan di situ,” tegas Sariman menyoroti bahwa suara masyarakat harus terdengar dan dihargai dalam pembangunan ini.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa rencana tata ruang yang baru tidak hanya mendukung pengembangan skala besar seperti IKN, tapi juga memperhatikan keberlanjutan hidup komunitas lokal.
Melalui dialog antara pemerintah daerah dan pemimpin komunitas, diharapkan tercipta solusi yang memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran penduduk setempat. (W/Adv/I)
