wartapedia.co.id, PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mengomentari gerakan penanganan stunting yang menjadi instruksi nasional saat ini.
Syahrudin menyoroti beberapa instruksi nasional, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan kasus stunting. “Gerakan penanganan stunting ini kan instruksi secara nasional, ada delapan instruksi, salah satunya kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” ujarnya.
Menurut Syahrudin, upaya penanganan stunting di tingkat kabupaten dan kota harus dilakukan secara masif. Gerakan yang signifikan diyakini dapat menekan prevalensi angka stunting.
Ia mencatat bahwa dalam Program Pengembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKKBPK) di PKK, terdapat penugasan khusus di tingkat bawah untuk menangani kasus stunting secara rinci.
“Dalam PKK itu ada penugasan secara masing-masing di tingkat bawahnya, jadi kalau ada terdeteksi anak stunting pasti dicoba tangani. Kalau pemulihan sih pasti jangka panjang,” tambahnya.
Syahrudin berharap persentase kasus stunting di PPU dapat terus menurun, menunjukkan efektivitas dari sosialisasi dan edukasi terhadap angka pernikahan usia dini. Ia mengakui bahwa akar permasalahan stunting sering kali bermula dari pernikahan usia dini, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan edukasi lebih lanjut.
“Pemahaman ini harus diberikan dan diedukasi kepada remaja-remaja yang mau menikah. Jadi enggak boleh tuh menikah di bawah umur karena peluang besar terjadinya stunting itu menikah di bawah umur, makanya perlu edukasi,” tegasnya.
Syahrudin menyoroti pentingnya memberikan pemahaman yang cukup kepada remaja tentang dampak buruk pernikahan usia dini, termasuk risiko stunting yang dapat berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
Upaya ini dianggapnya sebagai bagian integral dari gerakan nasional untuk mencapai hasil yang signifikan dalam menanggulangi stunting di Indonesia. (W/Adv/I)
