wartapedia.co.id, SAMARINDA — Jelang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan penyusunan awal APBD tahun anggaran 2026, DPRD Kalimantan Timur mulai menghidupkan kembali mesin pembahasan anggaran. Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Sapto Setyo Pramono, serta anggota lainnya, yakni Abdul Giaz, Firnadi Ikhsan, dan Guntur.
Sabaruddin menjelaskan bahwa pertemuan ini difokuskan pada evaluasi capaian pendapatan daerah serta langkah awal menyusun rancangan APBD Perubahan 2025 dan R-APBD 2026.
“Diskusi ini menjadi penting karena menyangkut arah fiskal dan program kerja daerah ke depan. Kita ingin tahu sejauh mana pendapatan daerah telah terealisasi, dan bagaimana proyeksinya untuk tahun mendatang,” jelasnya usai rapat.
Ia menekankan, seharusnya seluruh komisi di DPRD juga mulai menggelar pembahasan serupa. Mengingat penyusunan anggaran daerah membutuhkan masukan dari seluruh mitra kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan hanya Komisi II saja. Semua komisi sebaiknya sudah mulai bergerak dari bulan Mei ini. Karena penyusunan anggaran idealnya dilakukan sejak dini agar hasilnya matang,” ujarnya.
Namun, rapat tersebut tidak berjalan sepenuhnya maksimal lantaran Kepala Bapenda Kaltim berhalangan hadir. Hal ini dinilai sebagai hambatan dalam menggali informasi krusial, terutama terkait target dan strategi optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami tentu menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda. Ini menyulitkan kami untuk mendalami sejumlah poin penting, terutama mengenai sumber-sumber pendapatan yang potensial,” kata Sabaruddin.
Ia berharap, untuk pertemuan selanjutnya, para kepala OPD bisa hadir secara langsung agar diskusi lebih mendalam dan solutif. Menurutnya, kehadiran pimpinan instansi teknis sangat penting dalam mengklarifikasi berbagai data dan kebijakan yang menyangkut keuangan daerah.
“Kita ingin keputusan yang kita ambil benar-benar berdasarkan data dan analisis langsung dari para pengelola anggaran. Itu sebabnya, keterlibatan kepala OPD sangat krusial,” tegasnya.
Komisi II berkomitmen akan terus mengawal proses perencanaan dan evaluasi anggaran secara transparan demi memastikan belanja daerah benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat Kaltim. (W/ADV/SR).
