AdvertorialDPRD KALTIM

Kutai Kartanegara Dinilai Butuh Afirmasi Anggaran, DPRD Dorong Gubernur Fokus ke Wilayah Hulu

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Guntur, mendesak Pemerintah Provinsi untuk memberikan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur di Kutai Kartanegara. Menurutnya, luas wilayah dan tantangan geografis Kukar seharusnya menjadi faktor utama dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada keadilan wilayah.

“Dari Samarinda ke Tabang saja bisa memakan waktu delapan sampai sembilan jam lewat jalur darat. Ini bukan soal jumlah penduduk, tapi soal tantangan akses dan luas wilayah yang sangat kompleks,” ujarnya, Rabu (25/6/2025).

Guntur menegaskan bahwa pendekatan pembangunan di Kukar, khususnya wilayah hulu seperti Kecamatan Tabang, harus berbeda dibanding kawasan padat penduduk. Ia meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk menjadikan Kukar sebagai fokus pembangunan strategis dalam lima tahun ke depan.

“Wilayah ini tidak bisa disamakan perlakuannya. Jalan, jembatan, dan konektivitas antarkecamatan harus jadi prioritas, karena dampaknya langsung pada mobilitas ekonomi dan pemerataan pelayanan publik,” katanya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, Guntur juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan afirmatif. Ia mendukung adanya skema anggaran khusus bagi pembangunan di daerah-daerah yang memiliki hambatan geografis tinggi dan minim infrastruktur dasar.

“Kita tidak bisa hanya bicara angka penduduk. Kutai Kartanegara ini punya peran strategis dalam pertumbuhan Kaltim secara keseluruhan. Maka harus ada perhatian ekstra,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Guntur pun berharap proyek semenisasi yang tengah berjalan di beberapa titik tidak berhenti di tengah jalan. Ia menekankan pentingnya kesinambungan anggaran agar pembangunan jalan yang sudah dimulai bisa selesai secara menyeluruh, khususnya di wilayah yang selama ini terpinggirkan secara pembangunan.

“Jangan sampai jalan dibangun setengah-setengah. Kalau memang kita mau melayani rakyat secara adil, maka daerah yang tertinggal harus diberi perhatian lebih besar,” pungkasnya. (W/ADV/SR).