wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Daerah Pemilihan VI, Taufik Ridianur, mendorong pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, untuk menjadikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah hulu sebagai prioritas utama dalam periode kepemimpinan 2025-2030.
Menurut dia, konektivitas antarwilayah adalah kunci penggerak ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Ia menilai, dengan latar belakang Bupati Aulia yang berasal dari Kota Bangun, ada harapan besar masyarakat bahwa kawasan hulu akan lebih diperhatikan.
“Ada ikatan emosional yang kuat. Maka wajar jika kami menaruh harapan besar bahwa tujuh kecamatan di hulu tidak lagi dipandang sebelah mata,” ujarnya.
Adapun, tujuh kecamatan tersebut meliputi Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.
Kata Taufik, wilayah-wilayah tersebut, selama ini dianggap tertinggal dari segi infrastruktur dibandingkan kawasan tengah dan pesisir Kukar.
“Wilayah hulu jangan sampai terus jadi anak tiri. Kami tidak ingin pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah strategis atau perkotaan saja. Masyarakat di hulu juga butuh akses, layanan, dan perhatian yang setara,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menyoroti infrastruktur jalan sebagai titik krusial. Ia menjelaskan, potensi sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan perkebunan di wilayah hulu sangat besar, tetapi selama ini terhambat oleh akses jalan yang rusak atau belum terbangun.
“Kalau jalannya masih rusak dan sulit dilalui, bagaimana UMKM, hasil pertanian, atau wisata desa bisa berkembang? Pemerintah harus segera turun tangan. Jalan adalah urat nadi masyarakat,” katanya.
Taufik juga mencontohkan keberhasilan Desa Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis, yang dikenal sebagai desa terapung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berprestasi nasional.
“Keberhasilan seperti ini, tidak akan bisa direplikasi secara luas tanpa infrastruktur konektivitas yang memadai,” ungkapnya.
Lebih jauh, Taufik mengajak seluruh elemen legislatif dan eksekutif membangun sinergi yang kuat dan berkelanjutan.
Ia menilai, kesinambungan pembangunan tidak bisa dicapai jika hanya bersifat sporadis atau simbolis.
“Pembangunan harus menyentuh semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah. Hulu Kukar harus menjadi bagian penting dari peta prioritas pembangunan,” tutupnya. (W/ADV/JS)
