wartapedia.co.id, BERAU – Wacana penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mulai menjadi perhatian di daerah. Meski isu tersebut dikaitkan dengan upaya menekan defisit BPJS Kesehatan, hingga kini belum ada instruksi resmi mengenai waktu pelaksanaan maupun besaran kenaikan iuran.
Menanggapi hal tersebut, Staf Pelayanan BPJS Kesehatan pada Dinas Kesehatan Berau, Aan Ramlan, memastikan program JKN di Bumi Batiwakkal masih berjalan normal. Menurutnya, sejauh ini belum ada dampak signifikan dari isu kenaikan tersebut terhadap skema pembiayaan di daerah.
Aan menjelaskan, dari empat segmen kepesertaan yang ada, Pemerintah Kabupaten Berau memberikan perhatian khusus pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan melalui anggaran pemerintah daerah.
“Untuk PBPU yang dibiayai Pemda, anggaran setiap tahun sudah tersedia. Sementara ini masih sangat mencukupi dan tidak ada kendala dari pihak Pemda,” tegasnya.
Terkait alasan defisit yang menjadi dasar wacana kenaikan iuran, Aan menyebut belum ada surat edaran resmi dari BPJS Kesehatan pusat. Ia memastikan operasional pelayanan kesehatan dan pembayaran klaim di daerah tetap berjalan tanpa gangguan.
“Belum ada informasi resmi ke kami soal besaran kenaikan atau dampaknya ke peserta. Program tetap berjalan, tidak ada gangguan pembayaran maupun pelayanan,” sambungnya.
Di sisi lain, Aan membenarkan adanya dinamika data kepesertaan. Sekitar 10.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Berau telah dinonaktifkan. Rinciannya, sekitar 6.600 peserta PBI yang bersumber dari Kementerian Sosial dinonaktifkan karena hasil verifikasi data masuk kategori di atas desil 5 dalam basis data kesejahteraan. Sementara itu, sekitar 4.000 peserta PBI dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dinonaktifkan sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian data.
Meski terjadi pengurangan kepesertaan dari pusat dan provinsi, Aan menegaskan alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau tetap aman dan terkendali.
Hingga saat ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum terverifikasi secara resmi terkait penyesuaian iuran JKN.
“Alhamdulillah, untuk bantuan dari Pemda kita masih aman dalam satu tahun ini. Kami tetap bersiaga sambil menunggu informasi lanjutan dari pusat,” pungkasnya.
