wartapedia.co.id, SAMARINDA – Pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat membuat daerah harus lebih cermat dalam mengatur belanja publik. Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, menekankan bahwa penyesuaian fiskal tidak boleh sampai mengganggu layanan dasar masyarakat.
Menurutnya, situasi fiskal yang ketat menuntut pengelolaan program yang benar-benar terarah agar kebijakan daerah tetap stabil. Ia menegaskan bahwa pengetatan belanja harus dilakukan sambil tetap menjaga kebutuhan prioritas.
“Kalau ada pengurangan dari pusat, otomatis daerah harus menata ulang belanjanya. Yang penting, jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Hassanuddin menyebut tantangan terbesarnya bukan sekadar menyesuaikan angka, tetapi memastikan setiap program memberi manfaat nyata. Karena itu, pemerintah daerah perlu memilah mana program yang mendesak dan mana yang dapat ditunda.
“Program prioritas tidak boleh terganggu. Penentuan skala prioritas harus objektif dan terukur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses refocusing anggaran. DPRD, kata dia, tetap membuka ruang pembahasan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap langkah harus jelas dasarnya. Bukan asal geser atau potong, tapi melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (W/ADV/SR)
