wartapedia.co.id, PENAJAM – Revisi Undang-Undang (UU) mengenai cuti melahirkan yang memperpanjang durasi cuti bagi pekerja perempuan menjadi enam bulan telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ini, yang diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan pekerja perempuan dan anak-anak mereka.
Dalam wawancara, Syahrudin menjelaskan bahwa sebelumnya pekerja perempuan hanya mendapatkan cuti selama tiga bulan, yang terbagi menjadi 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
“Kalau kemarin itu kan hanya 3 bulan, nah ini kan volumenya hanya ditambah,” ujarnya.
Perpanjangan cuti ini dianggap penting untuk memberikan waktu yang cukup bagi ibu dan bayi dalam masa nifas dan adaptasi setelah melahirkan.
Syahrudin menekankan bahwa regulasi baru ini telah melalui pengkajian yang mendalam dan disepakati dalam forum Tripartit Nasional.
“Nah, kita kembali pada regulasi, kalau itu ditetapkan pasti itu ada pengkajiannya, tetapi biasanya pekerja itu memang terkadang sebelum melahirkan itu dikasi 1,5 bulan cuti kemudian setelah melahirkan dikasi 1,5 bulan lagi itu dianggap tidak cukup,” jelasnya.
Menurutnya, pengkajian ini melibatkan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
Lebih lanjut, Syahrudin menguraikan bahwa perpanjangan cuti melahirkan ini didasarkan pada kebutuhan nyata para pekerja perempuan.
“Jadi itu artinya 1,5 bulan itu tidak cukup karena masa nifas itu kan 40 hari, nah mungkin volumenya itu hasil diskusi Tripartit Nasional yang isinya forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh dan itu disepakati. Sehingga muncul lah produk UU itu, saya kira itu baik,” tambahnya.
Revisi UU ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi ibu dan anak, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan.
Dengan memberikan waktu yang cukup bagi pekerja perempuan untuk pulih dan menyesuaikan diri setelah melahirkan, diharapkan mereka dapat kembali bekerja dengan kondisi fisik dan mental yang lebih baik.
Syahrudin juga berharap bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua perusahaan di PPU. Menurutnya, perusahaan harus memahami bahwa investasi dalam kesejahteraan pekerja akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri.
Dengan memberikan cuti melahirkan yang lebih panjang, perusahaan juga menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (W/Adv/I)
