wartapedia.co.id, PPU – Di tengah kompleksitas distribusi pupuk bersubsidi dan keterbatasan akses permodalan petani, Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendorong terobosan baru yang melibatkan peran aktif lembaga keuangan lokal.
Dalam wawancara terbaru, ia mengungkapkan pentingnya partisipasi bank daerah untuk mengatasi rantai birokrasi pupuk yang selama ini menyulitkan petani di lapangan.
“Kami sebenarnya ada gagasan, bagaimana Bank Kaltimtara ikut berpartisipasi mengurai juga masalah kemudahan akses untuk berbelanja pupuk itu,” ujarnya.
Gagasan itu tak muncul tanpa sebab. Selama ini, proses pembelian pupuk bersubsidi melalui skema kartu tani yang terintegrasi dengan salah satu bank nasional justru menghadirkan kerumitan baru. Petani, alih-alih memperoleh kemudahan, malah dihadapkan pada kendala administratif yang menyita waktu dan tenaga.
“Kemarin sempat ada kendala karena ada kartu tani yang terintegrasi dengan Bank BRI, ternyata BRI itu enggak ada isinya, disuruh menganteri dulu ke BRI untuk stor baru bisa dibelanjakan,” beber Syahrudin.
Bagi dia, model seperti ini hanya memperpanjang jalur distribusi yang seharusnya sederhana. Dalam konteks daerah agraris seperti Babulu dan Waru yang menjadi tulang punggung pangan PPU, setiap keterlambatan akses input pertanian seperti pupuk sangat berdampak pada hasil panen dan ketahanan pangan lokal.
“Kalau seperti itu kan semakin jauh birokrasinya,” tandasnya.
Dengan melibatkan Bank Kaltimtara, ia berharap akan ada skema yang lebih ramah bagi petani lokal, baik dari sisi prosedur maupun waktu akses. Ia bahkan sempat menggulirkan ide agar bank daerah menyediakan sistem QRIS di kios-kios pupuk dan memberikan fasilitas dana talangan yang bisa dikembalikan pasca panen. (W/ADV/S)
