wartapedia.co.id, SAMARINDA – Dukungan politik terhadap langkah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang terus menguat. Kali ini, giliran DPRD Kaltim menyatakan sikap resmi melalui Fraksi PKS.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa perjuangan gubernur merupakan langkah strategis untuk mengoreksi ketimpangan fiskal nasional yang selama ini merugikan daerah penghasil sumber daya alam.
“Sudah waktunya Kaltim mendapat haknya. Kita ini penghasil, tapi tak satu rupiah pun kembali ke daerah dari sektor PHT (Penjualan Hasil Tambang),” ujar Firnadi, Rabu (16/7/2025).
Firnadi, yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS, menyebut bahwa pada 2024 total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor PHT mencapai Rp32,68 triliun, dan Rp18,52 triliun di antaranya berasal dari Kaltim. Ironisnya, kata dia, kontribusi besar itu tidak pernah dibarengi dengan alokasi DBH yang sepadan.
“Ini mencerminkan ketimpangan yang telanjang. Kita sumbang besar, tapi hasilnya nol,” kata politisi asal Kutai Kartanegara itu.
Tak hanya sektor tambang, kondisi serupa juga terjadi pada pemanfaatan kawasan hutan. Firnadi mencatat bahwa Rp1,9 triliun dari total PNBP kehutanan nasional sebesar Rp3,21 triliun juga berasal dari Kaltim, namun tetap tanpa kompensasi fiskal.
DPRD berharap langkah Gubernur Rudy Mas’ud dalam mendorong revisi regulasi pembagian DBH bisa membuahkan hasil. Jika berhasil, Kaltim berpotensi menjadi provinsi pertama yang secara sistematis mendapat alokasi DBH dari sektor tambang sebuah tonggak penting dalam sejarah hubungan pusat dan daerah.
“Kami di DPRD mendukung penuh. Ini bukan sekadar wacana, tapi perjuangan atas nama keadilan fiskal bagi daerah,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
