wartapedia.co.id, Penajam – Polemik mengenai ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kembali mencuat dari tingkat daerah. Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan kegelisahan daerah kepada Kementerian Keuangan terkait perubahan besar dalam nilai DBH Sawit yang diterima PPU dalam beberapa tahun terakhir.
Di sela pembahasan isu fiskal daerah, Syahrudin menyebut bahwa PPU memiliki alasan kuat mempertanyakan formula pembagian DBH yang digunakan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa perubahan nilai DBH yang drastis, sekaligus tidak berbanding lurus dengan kondisi lapangan, menimbulkan banyak tanda tanya.
“Ya, itu yang kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Kita mempertanyakan dasar formula pembagian DBH Sawit,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan nilai DBH Sawit yang diterima PPU tidak mencerminkan fakta bahwa wilayah ini memiliki kontribusi dan beban yang semakin besar, terlebih setelah kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi yang tumbuh di daerah penyangga IKN, kebutuhan fiskal PPU meningkat signifikan, namun DBH justru menurun.
Syahrudin menilai bahwa pemerintah pusat perlu transparan dalam menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam menghitung DBH Sawit untuk setiap daerah. Ketidakjelasan formula membuat daerah tidak dapat mengukur kinerja dan tidak dapat merencanakan program secara tepat.
“Berapa sebenarnya yang seharusnya kita dapat? Kenapa dulu besar, sekarang kecil?” lanjutnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan lain yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, terdapat daerah tertentu yang tidak memiliki kebun sawit atau produksi sawit dalam jumlah signifikan, namun nilai DBH Sawit yang diterima justru lebih besar dibanding daerah penghasil seperti PPU.
“Bahkan ada daerah yang tidak punya kebun sawit tapi DBH-nya lebih besar. Ini jadi tanda tanya,” tegasnya. (W/ADV/SR)
