wartapedia.co.id, SAMARINDA – Penolakan terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali disuarakan DPRD Kaltim. Kebijakan pemerintah pusat itu dinilai dapat menggerus kekuatan fiskal daerah dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Bagi Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam, DBH merupakan hak konstitusional yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menilai sikap tegas Pemprov dalam menolak pemotongan DBH sudah tepat.
“Kaltim memiliki hak yang jelas dalam regulasi. Jika DBH dipotong, kemampuan daerah membiayai pelayanan publik akan sangat terpengaruh,” ujarnya.
Sugiyono menegaskan bahwa selama ini Kaltim memilih jalur dialog dan mekanisme formal, namun hal itu tidak boleh dianggap sebagai sikap lemah, apalagi jika kebijakan pusat mulai menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
Ia juga menekankan bahwa aspirasi publik tidak boleh diabaikan. “Jika warga mempertimbangkan aksi turun ke jalan, suara itu sah selama masih sesuai aturan,” ucapnya.
Sugiyono menambahkan, perjuangan mempertahankan DBH bukan urusan politik semata, melainkan terkait keberlanjutan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial bagi masyarakat Kaltim. (W/ADV/SR)
