wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sugiono, menekankan pentingnya konsistensi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong akselerasi pembangunan Kota Samarinda di tengah tantangan era baru pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Menurutnya, keberhasilan pengendalian banjir yang mulai terlihat merupakan cerminan dari perencanaan pembangunan yang terarah dan berdampak nyata.
Politikus PDI Perjuangan ini menyoroti sejumlah program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, mulai dari proyek drainase terpadu, normalisasi sungai, hingga pembangunan kolam retensi, mencatat bahwa pemerintah sangat serius dalam menanggulangi persoalan lingkungan yang selama ini menjadi momok warga.
“Langkah-langkah tersebut bukan hanya responsif, tetapi juga preventif. Ini menunjukkan adanya desain kebijakan yang matang dan berorientasi jangka panjang,” ujar Sugiono, Selasa (27/5/2025).
Sugiono menilai pendekatan yang diusung Wali Kota Andi Harun melalui konsep Trisula Pembangunan yakni pengendalian banjir, pembenahan infrastruktur dan tata ruang, serta penguatan ekonomi masyarakat merupakan strategi yang tepat dengan kebutuhan kota dan aspirasi warganya.
“Konsep tersebut sangat adaptif terhadap konteks pertumbuhan kota yang kini memiliki peran sebagai wilayah penyangga IKN. Samarinda harus siap sebagai simpul logistik, pusat pertumbuhan ekonomi, dan lumbung sumber daya manusia yang andal,” tambahnya.
Namun demikian, Sugiono menegaskan bahwa pencapaian visi tersebut sangat bergantung pada kualitas sinergi antarpemangku kepentingan. Ia menyayangkan jika pembangunan justru terhambat akibat konflik ego sektoral dan minimnya kolaborasi.
“Sering kali program baik tidak berjalan optimal hanya karena kurangnya kekompakan antar lembaga. Padahal, jika seluruh elemen bersinergi, capaian pembangunan akan jauh lebih maksimal,” tegasnya.
DPRD Kalimantan Timur, lanjut Sugiono, berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Samarinda, termasuk dalam mendukung integrasi program daerah dengan pembangunan IKN. Hal itu akan dilakukan melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal.
“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif harus menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan daerah. Pembangunan IKN berskala nasional, tetapi dampaknya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penyangga seperti Samarinda,” tutupnya. (W/ADV/SR).
