wartapedia.co.id, SAMARINDA – Meski mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2024, Kalimantan Timur (Kaltim) masih dibayangi ketimpangan antarwilayah. DPRD Kaltim menilai capaian itu belum sepenuhnya merepresentasikan kemajuan merata di seluruh daerah.
IPM Kaltim tahun 2024 naik menjadi 78,79 atau meningkat 0,59 poin dibanding tahun sebelumnya. Namun Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa angka tersebut tak mencerminkan pemerataan pembangunan. Ketimpangan mencolok masih terjadi antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
“Memang terjadi peningkatan IPM, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ketimpangannya masih sangat nyata. Kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang jauh meninggalkan kabupaten seperti Mahulu dan Kubar,” ujar Andi saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).
Ia menyebut, disparitas tersebut terutama terjadi pada aspek pendidikan. Kota-kota besar dinilai telah menikmati infrastruktur dan akses pendidikan yang lebih baik, sementara sebagian daerah lainnya masih kesulitan menjangkau layanan dasar tersebut.
“Ketika IPM rendah di suatu daerah, itu biasanya berkaitan langsung dengan akses dan kualitas pendidikan. Jadi, bukan hanya soal angka, tapi soal peluang yang tidak merata,” katanya menegaskan.
Andi mendorong pemerintah provinsi agar menjadikan isu ini sebagai prioritas, bukan sekadar catatan statistik. Menurutnya, solusi konkret seperti pemerataan infrastruktur pendidikan, distribusi guru, pemberian beasiswa afirmatif, dan penguatan pendidikan vokasi perlu segera diterapkan.
“Kalau ingin IPM naik secara menyeluruh dan adil, harus ada kebijakan afirmatif untuk daerah-daerah tertinggal. Pendidikan vokasi juga penting agar generasi muda punya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal,” tandasnya.
Andi menambahkan, peningkatan IPM tidak boleh hanya menjadi pencapaian angka-angka di atas kertas. Ia berharap ke depan pembangunan SDM di Kaltim benar-benar menyentuh seluruh wilayah, tanpa meninggalkan satu pun kabupaten di belakang. (W/ADV/SR).
