wartapedia.co.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan usaha untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Menurut Aulia, potensi ekonomi Kukar dari sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas bumi perlu dikelola agar daerah dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan perekonomian.
“Kami sangat sepakat dengan pernyataan tersebut. Sebenarnya, kalau kita kulik lebih dalam, yang terjadi sekarang pun seperti itu. Hanya pengelolaannya saja yang berbeda. Kalau dulu yang mengelola adalah pemerintah daerah, sekarang sebagian dikelola oleh pemerintah pusat,” kata Aulia saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Ia berpandangan, pembangunan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Menurutnya, masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah pusat pada dasarnya merupakan masyarakat yang juga dilayani pemerintah daerah.
“Penduduk yang dimaksud oleh pemerintah pusat sama dengan masyarakat yang dimaksud oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, yang kami tangkap hari ini, Presiden menginginkan agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya ingin memperkuat peran dalam aktivitas ekonomi, termasuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan yang dimiliki Kukar. Ia menekankan, kemandirian ekonomi membutuhkan keterlibatan daerah sebagai pelaku usaha, bukan hanya penerima pendapatan dari pemerintah pusat.
“Karena itu, di era kepemimpinan kami, pemerintah daerah tidak hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga ingin menjadi pelaku usaha secara langsung, terutama dalam kegiatan perekonomian dari sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.
Di sisi lain, Aulia menyampaikan upaya Pemkab Kukar menjaga stabilitas ekonomi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia menyebut Kukar telah empat tahun berturut-turut meraih peringkat pertama untuk wilayah Pulau Kalimantan dalam pengendalian inflasi.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja pengendalian inflasi yang terus dilakukan di daerah. Ia juga menyebut pengumuman terbaru kembali menempatkan Kukar pada peringkat pertama berdasarkan penilaian tingkat pulau.
Selain pengendalian inflasi, Pemkab Kukar turut mendorong perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satu implementasinya ialah program Kredit Kukar Idaman Terbaik.
“Kalau untuk TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, kita sedang mengejar targetnya. Salah satu implementasinya adalah Kredit Kukar Idaman Terbaik, yang merupakan salah satu wujud program TPAKD,” tutup Aulia. (W/ADV/S)
