wartapedia.co.id, SAMARINDA – Perpanjangan durasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari tiga menjadi lima hari di tahun ajaran baru 2025/2026 mendapat sorotan dari kalangan legislatif. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta agar pengawasan pelaksanaan MPLS diperketat agar tidak membuka ruang bagi munculnya praktik kekerasan terselubung yang kerap dibungkus dalam balutan tradisi sekolah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa penambahan hari dalam MPLS tidak boleh dimaknai sebagai celah untuk memperpanjang kegiatan yang tidak relevan dengan semangat pendidikan. Ia mendorong agar seluruh pihak sekolah memastikan setiap kegiatan memiliki nilai edukatif yang jelas.
“MPLS itu harus murni menjadi bagian dari pendidikan, bukan ajang unjuk kuasa senioritas. Tambahan durasi justru harus diisi dengan program-program pembentukan karakter dan penguatan etika belajar,” ujar Darlis, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, selama ini masih ditemukan praktik bernuansa feodal dalam pelaksanaan MPLS, mulai dari intimidasi verbal hingga perlakuan merendahkan. Meski tidak mencolok, praktik tersebut tetap berbahaya bagi psikologis peserta didik baru.
“Jangan sampai MPLS dijadikan tempat untuk mewariskan pola-pola kekerasan yang tidak lagi relevan dalam dunia pendidikan modern,” katanya.
Ia mendesak Dinas Pendidikan di semua tingkatan untuk tidak hanya memberikan panduan formal, tetapi juga aktif melakukan pemantauan di lapangan. Darlis bahkan mendorong adanya pelibatan komite sekolah dan pengawas pendidikan dalam proses evaluasi kegiatan MPLS.
“Jika ditemukan kegiatan yang keluar dari jalur pendidikan, harus segera dihentikan. Sekolah harus transparan dalam menyusun dan menjalankan agenda MPLS, termasuk membuka ruang pelaporan bagi siswa,” tegasnya.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam memastikan sekolah menjadi ruang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. MPLS, menurut Darlis, adalah pintu awal menuju proses pendidikan yang sehat dan bermartabat. (W/ADV/SR).
