wartapedia.co.id, Penajam – Ketidakwajaran dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kembali mencuat ke permukaan ketika DPRD Penajam Paser Utara (PPU) membandingkan data antarwilayah.
Di titik inilah Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menganggap ada sesuatu yang janggal: daerah yang tidak memiliki kebun sawit justru menerima bagian DBH lebih besar daripada daerah yang menanggung seluruh dampak aktivitas perkebunan.
Kondisi tersebut, menurut Syahrudin, tidak bisa diterima begitu saja. Ia menilai mekanisme yang berlaku saat ini jauh dari prinsip keadilan fiskal, terlebih bagi daerah penghasil yang ikut memikul beban ekologis, infrastruktur, hingga sosial.
“Daerah pengolah atau hanya dilalui jalurnya itu tidak terdampak langsung. Jadi pembagian sekarang ini menurut kami tidak adil,” ujarnya.
Syahrudin menjelaskan bahwa PPU menghadapi dampak langsung dari rantai produksi sawit, mulai dari keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), aktivitas angkutan berat, bau tak sedap yang dialami warga sekitar, hingga potensi pencemaran limbah. Semua itu membutuhkan anggaran penanganan yang tidak sedikit, namun porsi DBH yang diterima daerah tak kunjung mencerminkan beban tersebut.
Menurutnya, sumber masalahnya jelas: formula DBH Sawit tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada daerah penghasil. Tidak ada rumus tertulis, tidak ada variabel yang dijelaskan, dan tidak ada acuan teknis yang bisa diuji.
“Formula DBH ini tidak pernah disampaikan secara transparan. Seharusnya jelas: luas lahan sekian, produksi sekian, dapatnya sekian,” tegasnya.
Ia bahkan menemukan adanya daerah lain yang produksinya kecil, tetapi menerima DBH lebih tinggi hanya karena berada di wilayah yang berdekatan dengan daerah distribusi sawit. Baginya, alasan tersebut tidak dapat diterima dan menunjukkan adanya ketimpangan kebijakan.
“Ada daerah yang produksinya sedikit tetapi menerima DBH lebih besar hanya karena alasan ‘bertetangga’. Itu alasan klasik,” kritiknya. (W/ADV/SR)
