wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sektor pendidikan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj Iim Rahman, usai mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 di halaman Balai Kota Balikpapan, Senin (17/8/2026).
Menurut Hj Iim, makna kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana negara mampu memberikan hak dasar kepada masyarakat, khususnya memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan pendidikan yang perlu dibenahi, mulai dari pencegahan bullying, kekerasan terhadap anak, pemerataan fasilitas pendidikan hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Bangsa itu seharusnya memberikan pendidikan yang layak, bukan ngasih makan yang layak,” tegasnya.
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap pendidikan seharusnya menjadi investasi jangka panjang. Menurutnya, berbagai program pemerintah perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
“Memeng tenaga pendidik ada yang mendapatkan penghasilan tambahan melalui sertifikasi. Tapi kan itu yang sebagian. Sebagian yang lain kan belum,” ujarnya.
Hj Iim juga menyoroti pendidikan anak usia dini, khususnya Taman Kanak-kanak (TK), yang menurutnya merupakan fondasi awal sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar.
Menurut dia, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini perlu diperkuat. Saat ini, sebagian besar pengelolaan TK masih dilakukan pihak swasta.
“TK itu pondasi pendidikan. Tapi sekarang yang menangani TK itu lebih banyak swasta. Harusnya itu kan tugas pemerintah, bukan tugas swasta,” katanya.
Meski demikian, Iim mengakui keberadaan sekolah swasta tetap memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Namun, ia berharap pemerintah tidak lepas tangan terhadap penyediaan fasilitas pendidikan.
Selain persoalan kelembagaan, ia juga meminta perhatian terhadap akses dan keamanan anak menuju sekolah. Menurutnya, masih ada anak-anak yang harus menghadapi kondisi jalan yang tidak aman, termasuk harus menyeberang jalan dengan risiko kecelakaan.
“Fasilitas-fasilitas di daerah juga harus diperhatikan. Anak-anak mau ke sekolah saja ada yang harus menyeberang segala macam,” jelasnya.
Karena itu, Hj Iim berpandangan bahwa anggaran pemerintah perlu diarahkan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.
Ia tidak mempersoalkan program bantuan pemerintah, tetapi menilai pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi prioritas.
“Kalau saya lebih setuju dana itu untuk fasilitas sekolah dan kesehatan daripada ngasih makan yang kadang-kadang enggak kemakan. Mending dananya buat fasilitas sekolah dan kesehatan,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
