wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Wacana pemerintah yang tengah mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG subsidi tabung 3 kilogram mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kebijakan yang disebut bertujuan menekan beban impor energi dan subsidi tersebut dinilai perlu dipersiapkan secara matang sebelum diterapkan kepada masyarakat luas.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menilai pemerintah harus mengedepankan edukasi dan sosialisasi yang komprehensif agar masyarakat memahami secara utuh konsep penggunaan CNG sebagai bahan bakar rumah tangga.
Menurutnya, selama ini masyarakat sudah sangat familiar dengan LPG karena telah digunakan bertahun-tahun untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Sementara CNG masih menjadi istilah yang asing bagi sebagian besar masyarakat sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci.
“Kalau LPG kan masyarakat sudah tahu. Itu gas yang digunakan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau CNG ini kita juga harus tahu dulu barangnya seperti apa,” ujar Japar, Rabu (17/6/2026).
Ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat dilakukan secara mendadak tanpa persiapan yang memadai. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai bentuk produk, mekanisme penggunaan, distribusi, hingga aspek keselamatan yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Menurut Japar, pemahaman yang baik akan membantu masyarakat menerima kebijakan baru sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat muncul saat implementasi di lapangan.
“Kalau memang mau diberlakukan, harus sosialisasi dulu. Tidak bisa langsung diubah begitu saja,” tegasnya.
Selain sosialisasi, ia juga meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan pengguna sebelum program tersebut dijalankan secara luas. Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat sebagai pengguna akhir.
Japar menilai pengalaman sejumlah program konversi energi sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Ia mencontohkan program penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan yang sempat diperkenalkan beberapa tahun lalu. Pada awal pelaksanaannya program tersebut cukup diminati, namun seiring waktu pemanfaatannya terus menurun.
“Dulu juga pernah ada penggunaan gas untuk kendaraan. Contohnya di Jalan Ahmad Yani, seberang Klinik Ibnu Sina. Awalnya ramai, tapi lama-lama tidak banyak yang menggunakan lagi,” katanya.
Menurutnya, ada berbagai faktor yang bisa memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru, mulai dari kemudahan penggunaan, ketersediaan fasilitas pendukung, hingga faktor keamanan yang menjadi pertimbangan utama.
“Awalnya saya lihat itu ramai, tetapi sekarang tidak. Mungkin karena risiko kebocoran atau faktor safety yang dianggap kurang aman sehingga minat masyarakat berkurang,” ujarnya.
Karena itu, Japar berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan penggantian LPG subsidi dengan CNG. Ia menekankan pentingnya kajian yang mendalam, uji coba yang terukur, serta penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut dijalankan secara nasional.
Menurutnya, keberhasilan program konversi energi akan sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi yang ditawarkan.
“Kami mendukung setiap upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi energi. Namun yang paling penting adalah memastikan masyarakat benar-benar memahami manfaat, cara penggunaan, dan aspek keamanannya. Jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan kebingungan karena kurangnya sosialisasi,” tutup Japar Sidik. (W/ADV/SR)
