wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Komisi IV, Sopan Sopian, menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan siswa di wilayah terpencil, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) VI.
Kata dia, salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah ketiadaan rumah singgah bagi para guru yang mengajar jauh dari domisilinya.
“Contohnya di Kecamatan Kenohan, banyak guru berasal dari Kota Bangun. Saat musim hujan, mereka kesulitan mengajar karena akses jalan terganggu dan tidak ada tempat tinggal sementara di dekat sekolah,” ungkapnya.
Ia menilai keberadaan rumah singgah sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan konsistensi proses belajar-mengajar.
“Kalau tidak ada tempat tinggal, otomatis mobilitas terganggu. Dampaknya tentu pada siswa, karena bisa saja guru tidak hadir akibat kondisi cuaca ekstrem,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sopan juga menyoroti kurangnya fasilitas ruang belajar dan mobiler di sejumlah sekolah. Pasalnya, beberapa sekolah di wilayahnya bahkan masih mengalami kekurangan ruang kelas akibat jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahun.
“Kalau muridnya sudah banyak, tapi ruangnya terbatas, tentu tidak ideal. Belum lagi banyak sekolah yang rusak dan belum tersentuh renovasi sama sekali,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan, ia telah menyampaikan kondisi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kukar.
Menurutnya, alokasi anggaran 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan harus benar-benar menyasar kebutuhan prioritas yang nyata di lapangan.
“Dinas Pendidikan punya tanggung jawab besar untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Kita tidak menuntut semua diperbaiki sekaligus, tapi harus bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata tiap sekolah,” ujar Sopan.
Selain itu, ia menegaskan, Komisi IV DPRD Kukar akan terus mengawal dan memperjuangkan pemenuhan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di wilayah-wilayah pelosok yang masih tertinggal.
“Kami hadir bukan hanya mendengar, tapi juga menindaklanjuti setiap aspirasi warga dan guru-guru di daerah. Pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
