wartapedia.co.id, SAMARINDA – Dalam rangka memperkuat program kerja tahun 2025 serta mendorong penguatan demokrasi, Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim di Ruang Kersik Luwai, Kantor Gubernur, pada Kamis (12/6).
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kaltim, Andi Abdul Razaq, yang mewakili Sekretaris DPRD Kaltim.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan. Ia didampingi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Fatimah Waty, serta menghadirkan narasumber dari BPS Kaltim, Ely Uswatun Kasanah, dan akademisi Universitas Mulawarman, Uni W. Sagena.
Dalam paparannya, Ahmad Firdaus Kurniawan menjelaskan bahwa IDI merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi. Sejak 2019, IDI telah ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah dalam RPJMN dan akan dilanjutkan pada RPJMD 2025-2029.
“Aspek-aspek yang menjadi indikator dalam penyusunan IDI mencakup kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas demokrasi. Ini bukan hanya tanggung jawab Kesbangpol, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ujar Firdaus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa IDI juga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja kepala daerah dan berperan strategis dalam perencanaan serta penganggaran politik. Menurutnya, konsolidasi demokrasi yang kuat di tingkat daerah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan pembangunan nasional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. (W/ADV/SR)
