wartapedia.co.id, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan perlunya penertiban serius terhadap kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah Kaltim. Hal ini disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurut Sabaruddin, kendaraan pelat luar tidak bisa dibiarkan bebas melintas tanpa pengawasan dan mekanisme yang jelas, karena berdampak langsung pada potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Kami sudah melakukan RDP dengan Bapenda. Untuk kendaraan pelat luar, tidak bisa dibiarkan bebas lalu-lalang tanpa batas. Harus ada mekanisme penyaringan yang jelas,” ujarnya. Senin (24/11/2025)
Ia menilai kondisi saat ini tidak adil bagi daerah, sebab infrastruktur jalan digunakan secara intensif, tetapi pajak kendaraan justru masuk ke daerah asal kendaraan tersebut.
“Jalan kita dipakai, tapi pajaknya lari ke daerah lain. Ini jelas tidak adil dan harus segera diperbaiki,” tegas Sabaruddin.
Untuk itu, ia mendorong Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian agar lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan, termasuk melalui razia dan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan.
“Dishub dan kepolisian harus bergerak aktif. Razia dan pengecekan surat jalan harus diperketat. Kalau pengawasan longgar, kita yang rugi terus,” katanya.
Selain penindakan, Sabaruddin juga menyoroti persoalan pelayanan publik, khususnya terkait proses balik nama kendaraan. Ia menilai masih ada keluhan masyarakat yang merasa dipersulit saat ingin mengurus administrasi tersebut.
“Sering kali, warga yang mau mengurus balik nama malah dipersulit. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau kita ingin pendapatan naik, pelayanan publik juga harus dibenahi,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berharap dengan pengawasan yang ketat serta perbaikan pelayanan administrasi, potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara signifikan dan lebih berkeadilan. (W/ADV/SR)
