wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, keberhasilan meningkatkan PAD akan sangat menentukan keberlangsungan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan Komisi II DPRD Balikpapan selama ini telah berupaya mendorong peningkatan PAD melalui fungsi pengawasan dan penguatan regulasi yang berkaitan dengan sektor pendapatan daerah.
“Kami di Komisi II terus berupaya mendorong peningkatan PAD. Pada 2025 sudah kami lakukan, begitu juga pada 2026. Karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Taufik, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal yang terjadi saat ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, upaya menggali potensi PAD harus dilakukan secara maksimal agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program pembangunan.
Ia berharap target peningkatan PAD yang diproyeksikan pada 2027 dapat tercapai. Bahkan, penambahan pendapatan daerah sekitar Rp100 miliar yang direncanakan pemerintah daerah dinilai harus menjadi target bersama.
“Mudah-mudahan target penambahan PAD sekitar Rp100 miliar yang direncanakan pada 2027 bisa tercapai. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan program-program yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Taufik menjelaskan, DPRD melalui Komisi II memiliki fungsi pengawasan dan penguatan regulasi, termasuk mendorong sosialisasi peraturan daerah yang berkaitan dengan sektor pajak dan retribusi.
Namun, pelaksanaan teknis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah tetap menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah terkait.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan regulasi berjalan. Untuk pelaksanaan teknis dan optimalisasi pendapatan daerah tentu menjadi kewenangan OPD terkait, termasuk Bapenda,” ujarnya.
Selain peningkatan PAD, Taufik juga menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari pajak masyarakat harus digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Balikpapan.
“Anggaran yang dikelola pemerintah itu bukan uang pribadi, tetapi uang masyarakat yang berasal dari pajak dan berbagai sumber pendapatan daerah. Karena itu penggunaannya harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah agar target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pasalnya, pendapatan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas pembangunan Kota Balikpapan di tengah dinamika kondisi ekonomi saat ini.
“Kami di DPRD akan terus mengingatkan dan mengawasi. Tugas kami adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD. Harapannya, pengelolaan PAD ke depan semakin optimal sehingga pembangunan daerah tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
