wartapedia.co.id, Samarinda – Menjelang kontestasi politik, semakin banyak alat peraga kampanye (algaka) terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Tepian.
Namun algaka ini tak hanya berupa baliho, spanduk, reklame, atau umbul-umbul. Ada juga berupa stiker yang kerap kali dipasang pada belakang mobil angkutan umum atau biasa disebut angkot.
Mengenai hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri mengatakan hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur untuk algaka jenis stiker.
“Pemerintah mungkin belum membuat regulasi jadi sekarang di Perwali hanya mengatur yang mengganggu estetika Kota. Jadi kalau mungkin algaka jenis lainnya seperti stiker di belakang angkot belum dimasukkan,” jelas Novi, Sabtu (14/10/2023).
Novi sendiri menilai jika hal tersebut dibuatkan peraturan baru lagi hanya untuk digunakan dalam waktu yang singkat, maka menjadi dilematis.
“Kalau kita ingin membuat perwali berarti aturannya harus panjang untuk digunakan, pada saat pemilu saja sayang sekali jika hanya digunakan untuk waktu yang singkat,” ujarnya.
“Jadi kalau misalkan berhubungan dengan pajak ya dari aturan pemerintah saja kalau saya berpendapat sesuatu yang diatur dalam pajak itu kita harus dapat fasilitasnya dari daerah kita,” tambahnya.
Karenanya, penting bagi dirinya ketika ingin membuat peraturan agar dapat melibatkan pihak terkait serta mendengarkan masukan dari warga dalam proses penyusunannya untuk mencapai keseimbangan yang baik antara pemangku kepentingan daerah dan masyarakat.
Dengan cara ini, regulasi dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
“Kalau kita memajakkan itu tapi mereka kadang memasangnya di depan rumah mereka dan bilang sudah bayar dengan alasan yang lain-lain. Jadi itu mungkin yang membuat regulasi ini harus benar jangan sampai bentrok dengan yang sebelumnya,” tutupnya. (W/Adv/I)
