wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlangsungan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan pusat.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan ruang fiskal daerah diperkirakan semakin terbatas seiring terus berkurangnya dana transfer yang diterima Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir.
Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategi utama agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.
“Pastinya ada keterbatasan anggaran. Tahun lalu sebelum efisiensi anggaran, kalau tidak salah target transfer pusat sekitar Rp1,8 triliun, tetapi yang kita terima hanya sekitar Rp1 triliun. Tahun ini estimasi transfer pusat yang kita terima kurang lebih hanya Rp800 miliar lebih. Padahal pada tahun 2025 lalu, transfer yang kita terima mencapai lebih dari Rp2 triliun. Artinya memang ada pemangkasan transfer dari pemerintah pusat dan tentu hal ini sangat berdampak,” ujar Alwi, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, penurunan transfer tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan DPRD dalam menyusun arah kebijakan anggaran tahun depan. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu menentukan program prioritas sekaligus memaksimalkan seluruh potensi penerimaan daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah target PAD 2027 yang diproyeksikan meningkat dari Rp1,58 triliun menjadi Rp1,68 triliun atau bertambah sekitar Rp100 miliar. DPRD menilai target tersebut masih memungkinkan untuk dicapai apabila seluruh potensi pendapatan dapat dioptimalkan.
“Terkait pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, saat ini kami masih fokus membahas, terutama mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada peningkatan target PAD dari Rp1,58 triliun menjadi Rp1,68 triliun, atau naik sekitar Rp100 miliar. Nah, ini yang sedang kami selaraskan agar target tersebut bisa tercapai,” katanya.
Alwi menambahkan, masih terdapat sejumlah sumber penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal. Selain itu, DPRD juga menilai masih ada potensi kebocoran yang harus segera ditangani agar target PAD dapat terealisasi.
Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah kota memperkuat sistem pengawasan penerimaan daerah, salah satunya melalui penambahan perangkat iBox atau Tapping Box pada wajib pajak, serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak daerah.
Dengan langkah tersebut, DPRD berharap kemampuan fiskal Balikpapan semakin kuat sehingga pembangunan tetap berjalan meski dana transfer dari pemerintah pusat terus mengalami penurunan.
“Karena kami melihat masih banyak potensi PAD yang sebenarnya masih bisa digali, termasuk masih adanya potensi kebocoran. Intinya, rapat tadi membahas bagaimana meningkatkan PAD dan bagaimana target tersebut bisa tercapai,” tutup Alwi. (W/ADV/SR)
