wartapedia.co.id, SAMARINDA — Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membawa dinamika baru, termasuk meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan lonjakan jumlah penduduk. Namun, sektor pertanian Kaltim justru menghadapi tantangan berat akibat alih fungsi lahan yang mengancam produksi padi.
Kaltim saat ini masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, seperti Jawa dan Sulawesi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan tambang semakin memperburuk situasi, memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, terutama sektor tambang. Namun, ia yakin potensi besar Kaltim di sektor pertanian dapat dioptimalkan dengan langkah strategis.
“Kita sebenarnya punya modal besar. Tapi, kendala utama kita adalah kurangnya data konkret dan terintegrasi soal potensi pertanian di setiap kabupaten/kota,” ujar Ananda.
Menurutnya, pembangunan database komprehensif yang mencakup luas lahan, tingkat kesuburan tanah, dan jenis komoditas yang cocok adalah fondasi penting untuk merancang strategi ketahanan pangan, terutama menghadapi kebutuhan besar IKN.
“Jika kita memiliki data yang akurat, setiap lahan bisa dioptimalkan untuk produksi pangan. Dengan begitu, ketergantungan pada pasokan dari luar bisa diminimalkan,” jelasnya.
Ananda mencontohkan wilayah seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai daerah yang sudah dikenal sebagai lumbung pangan Kaltim. Namun, ia yakin potensi besar di wilayah lain masih belum tergarap maksimal.
“Kita perlu pendekatan menyeluruh, dari hulu hingga hilir, untuk memastikan ketahanan pangan di Kaltim. Ini harus menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” tambahnya.
Sebagai solusi, Ananda mendorong pengembangan program food estate di Kaltim. Ia memandang langkah ini strategis untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Namun, ia juga mengingatkan agar kebijakan terkait food estate benar-benar berpihak pada petani. “Jangan sampai program ini justru merugikan mereka. Jika dilakukan dengan serius dan adil, food estate bisa menjadi solusi utama masalah ketahanan pangan kita,” tegasnya.
Di tengah optimisme, Ananda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan ini. Ia mengajak pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha untuk bergandengan tangan.
“Kita tidak hanya bicara tentang kebutuhan pangan IKN, tetapi juga masa depan Kaltim secara keseluruhan. Ketahanan pangan adalah fondasi utama pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.
Dengan langkah konkret dan kolaborasi yang kuat, Kaltim diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan, tidak hanya untuk menopang IKN tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (DPRDKaltim/Adv/IA)
