wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Normalisasi Sungai Ampal kembali menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Penanganan sungai tersebut dinilai perlu menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Balikpapan pada 2027, terutama dalam upaya mengurangi persoalan banjir.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Yusri, mengatakan normalisasi Sungai Ampal memiliki posisi penting dalam agenda pengendalian banjir di Kota Balikpapan.
Hal itu disampaikan Yusri saat diwawancarai, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh hanya dilakukan pada titik-titik tertentu, tetapi harus menyentuh sistem aliran air secara menyeluruh. Salah satunya melalui penanganan sungai yang menjadi bagian penting dari sistem drainase kota.
“Normalisasi Sungai Ampal itu yang paling utama sebenarnya. Karena ini terkait daripada memang janji daripada visi-misi bahwa penanganan banjir itu yang harus diutamakan dulu,” kata Yusri.
Ia menilai, pengendalian banjir merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah sekaligus menyangkut kenyamanan masyarakat. Sebab, banjir yang terjadi ketika hujan deras tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga menimbulkan keresahan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan genangan.
“Ini terkait kenyamanan hidup warga kota. Bagaimanapun, kalau warga bisa tidak merasa resah ketika hujan deras, tidak khawatir rumahnya kebanjiran, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Yusri berharap program normalisasi Sungai Ampal dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran 2027 dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya.
Menurutnya, hampir setiap kecamatan di Balikpapan memiliki persoalan banjir yang membutuhkan penanganan. Karena itu, pemerintah perlu menentukan skala prioritas berdasarkan titik yang paling mendesak.
“Hampir semua kecamatan banyak penanganan yang harus dilaksanakan. Tapi kita melihat sisi mana yang kira-kira mendesak. Yang mendesak hari ini itu yang harus cepat kita laksanakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, normalisasi sungai juga harus diikuti dengan pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Infrastruktur yang telah dibangun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila saluran air kembali tersumbat atau tidak dirawat.
Yusri juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah kota dengan perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan hingga RT. Menurutnya, masyarakat memiliki peran dalam menjaga saluran dan lingkungan sekitar agar sistem pengendalian banjir dapat berfungsi optimal.
“Harus ada kerja sama semua pihak, mulai RT, kelurahan sampai kecamatan. Perlu sinergi. Jangan hanya pemerintah kota membuat saluran, tetapi tidak dibersihkan, mampet, akhirnya tidak ada hasilnya,” tegasnya.
Bagi Yusri, normalisasi Sungai Ampal bukan sekadar pekerjaan infrastruktur, melainkan bagian dari upaya memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat Balikpapan.
Karena itu, ia meminta penanganan Sungai Ampal tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui program yang terukur dan berkelanjutan.
“Penanganan banjir harus diutamakan karena ini menyangkut kenyamanan hidup warga kota,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
