wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Barat tetap dilanjutkan.
Keputusan tersebut dilakukan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada persoalan yang menghambat kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
Alwi mengatakan, hasil audit BPK menjadi salah satu dasar untuk memastikan pembangunan proyek tersebut dapat diteruskan. Terlebih, Pemerintah Kota Balikpapan juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sekarang sudah keluar hasil audit BPK dan dianggap tidak ada masalah karena sudah keluar hasil auditnya. Kita kan mendapatkan WTP, Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Alwi saat ditemui, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, pembangunan RS Balikpapan Barat tidak seharusnya dihentikan setelah anggaran telah dialokasikan dan proses pembangunan berjalan. Jika tidak dilanjutkan, proyek tersebut justru berpotensi menjadi bangunan mangkrak dan membuat anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia.
“Ini makanya kita lanjutkan. Kalau kita tidak lanjutkan, jatuhnya mangkrak, buang anggaran sia-sia, dan itu jadi temuan kalau tidak dilanjutkan,” tegasnya.
Alwi menambahkan, pembangunan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari visi dan misi Wali Kota Balikpapan. Karena itu, DPRD tetap mendorong agar program tersebut dapat berjalan meski pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Rumah sakit itu kan visi-misi wali kota. Walaupun di tengah efisiensi, saat ini efisiensi kan tidak ada hentinya,” katanya.
Ia menyebut, efisiensi anggaran diperkirakan masih menjadi tantangan pada 2027. Kondisi tersebut berkaitan dengan transfer dari pemerintah pusat yang mengalami penyesuaian sehingga kemampuan fiskal daerah ikut terdampak.
“Tahun pertama adalah 2026 efisiensi, tahun kedua 2027. Kita tidak tahu sampai tahun berapa efisiensi ini. Anggaran transfer pusat ini kan selalu berkurang,” ujarnya.
Menurut Alwi, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan Balikpapan. Sejumlah daerah juga menghadapi tekanan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), bahkan ada daerah yang disebut mengalami kesulitan membiayai kebutuhan pegawai.
“Semua daerah itu kan dipusingkan dengan TKD dikurangi. Bahkan banyak beberapa daerah terancam tidak bisa membayar gaji PPPK,” jelasnya.
Meski demikian, Alwi menegaskan DPRD tidak ingin membuat perencanaan berdasarkan informasi yang belum pasti terkait kemungkinan tambahan transfer dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, pihaknya memang menerima informasi mengenai kemungkinan adanya tambahan anggaran, namun nominalnya disebut masih kecil dibandingkan kebutuhan daerah.
“Saya sebenarnya juga baru dapat info katanya ada, tapi nilainya kecil, Rp12 miliar saja. Kecil, kebutuhan kita banyak. Program-program kita juga banyak,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD masih akan menyesuaikan kemampuan anggaran dengan berbagai program prioritas pemerintah daerah, termasuk pembangunan RS Balikpapan Barat.
Alwi menyebut, secara keseluruhan kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut mencapai lebih dari Rp200 miliar untuk pengerjaan hingga 2029.
“Yang jelas totalnya Rp200 miliar lebih untuk tiga tahun, sampai 2029,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
