wartapedia.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyoroti tajam pengelolaan aset daerah berupa Hotel Royal Suite di Balikpapan. Hotel yang dibangun dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP) itu dinilai telah menyimpang dari tujuan awal pembangunan dan mencederai kepercayaan publik.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai pengelolaan oleh pihak ketiga tidak profesional dan tidak sejalan dengan fungsi aset publik. Ia menyebut, keberadaan fasilitas hiburan malam di dalam hotel tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.
“Rekomendasinya kami cabut saja. Kita bahas ulang kerja samanya dan cari pihak ketiga yang benar-benar serius mengelola,” tegas Ananda, dalam rapat bersama mitra kerja beberapa waktu lalu.
Diketahui, Hotel Royal Suite dikelola oleh PT TBI dengan status aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun belakangan diketahui bahwa hotel tersebut tidak hanya melayani penginapan, melainkan juga memiliki tujuh ruang karaoke dan menjual minuman beralkohol.
Lebih dari itu, pengelola juga diketahui belum melunasi kontribusi yang menjadi kewajiban kepada pemerintah daerah. Total tunggakan yang tercatat saat ini mencapai Rp4,8 miliar.
Ananda menyatakan bahwa penggunaan aset publik untuk aktivitas yang melanggar nilai etis dan tidak memberi manfaat optimal bagi daerah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Ini dana publik, bukan proyek pribadi. Kalau disalahgunakan seperti ini, lebih baik kita putuskan saja kontraknya dan evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
DPRD Kaltim mendesak agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah hukum maupun administratif untuk memastikan aset daerah dapat kembali dimanfaatkan sesuai fungsi awal, yakni mendukung pelayanan publik dan menambah pendapatan daerah.
Pihak legislatif juga mendorong agar dalam evaluasi berikutnya, kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan lebih selektif dan transparan. Termasuk memastikan bahwa pengelola memiliki kapasitas profesional, komitmen membayar kontribusi, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai pelayanan publik. (W/ADV/SR).
