wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Gabungan politisi dari Fraksi Keadilan Sederhana (PKS) bersama Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agenda penting ini berlangsung dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh jajaran eksekutif, perwakilan Forkopimda, serta unsur pimpinan, Senin (6/7/2026).
Melalui juru bicaranya, Ari Sanda, Fraksi PKS-PPP mengapresiasi keberhasilan Kota Balikpapan masuk dalam nominasi 5 besar Pembangunan Kota terbaik secara nasional bersama Surabaya, Pekalongan, Manado, dan Surakarta.
Selain itu, apresiasi tinggi diberikan atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil dipertahankan Pemkot Balikpapan untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Namun, di balik berbagai catatan prestasi tersebut, kubu PKS-PPP memberikan sederet catatan kritis yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami fraksi PKS-PPP mengingatkan kita semua, apakah keberhasilan penilaian ini sudah mampu menjawab kebutuhan dasar Masyarakat? Seperti penanganan banjir, Pembangunan infrastruktur Pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan air bersih?” ujar Ari Sanda.
Dalam penyampaiannya Fraksi PKS-PPP melihat realisasi Belanja Daerah secara umum sudah cukup baik dengan persentase 89,90 persen, yakni terserap sebesar Rp4,27 triliun dari target Rp4,75 triliun.
Kendati demikian, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun (triwulan IV) menjadi perhatian serius.
“Penyerapan yang baik adalah bersifat bertahap (sepanjang tahun anggaran) bukan menumpuk di akhir tahun (triwulan IV) alias pola tongkat ski. Hal tersebut bisa memicu pengerjaan proyek yang terburu-buru, kualitas fisik rendah bahkan masalah administrasi atau hukum. Output yang baik bila terjadi keselarasan kinerja (value for money),” tegasnya. Ia pun secara khusus menyentil salah satu proyek fasilitas kesehatan yang dinilai jalan di tempat.
“Sebagai contoh perlu disikapi mandeknya pembangunan RS di Balikpapan Barat, dimana telah di anggarkan 106 M, telah dicairkan di lapangan hanya kurang dari 20% dengan realisasi progress 20%. Sementara Masyarakat sangat membutuhkan keberadaan Rumah Sakit tersebut,” ketusnya.
Hal kedua yang disoroti tajam adalah besarnya angka dana publik yang menganggur. Pada TA 2025, Pemkot Balikpapan mencatatkan SILPA mencapai Rp479,23 miliar atau lebih dari 10 persen dari total anggaran. Hal ini dinilai ironis di tengah terjadinya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan adanya SILPA sebesar 479,23 Milyar (lebih dari 10%) dari anggaran, menunjukkan adanya dana publik yang mengganggur yang seharusnya berputar untuk Pembangunan dan pelayanan Masyarakat. Mohon dijelaskan apakah SILPA ini murni dari efisiensi tender, atau pelampauan pendapatan atau akibat kelalaian OPD dalam mengeksekusi program fisik,” uajrnya.
Pihaknya secara tegas mendesak agar pihak eksekutif memulai pengerjaan fisik sejak awal tahun anggaran agar manfaatnya segera dirasakan warga dan tidak menumpuk menjadi proyek mangkrak.
Mengenai Pendapatan Daerah, PKS-PPP mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka Rp1,24 triliun (90,52 persen) dari target Rp1,38 triliun.
Namun, penurunan dana transfer pusat yang memaksa daerah menggenjot PAD lewat sektor hiburan dinilai membawa dampak sosial tersendiri.
“Di sisi lain, maraknya THM baru memicu keresahan di Masyarakat dan membutuhkan pengetatan regulasi. Fokus utama legislative adalah memastikan transparansi pelaporan pajak hiburan dan pajak restoran dan potensi pajak dari kegiatan ekonomi lainnya seperti sarana olahraga komersil, DPRD tidak ingin ada kebocoran potensi PAD dari sektor ini,” tutup Ari Sanda. (W/ADV/SR)
