wartapedia.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak lagi meminggirkan peran guru-guru swasta dalam sistem pendidikan.
Menurutnya, jika cita-cita pemerataan pendidikan ingin diwujudkan, maka sudah saatnya kebijakan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk subsidi langsung bagi para pendidik di lembaga non-negeri.
“Semestinya di sinilah peran pemerintah untuk mensubsidi guru-guru yang ada di swasta. Mestinya Bupati harus berani,” kata Thohiron.
Menurutnya, selama ini disparitas kesejahteraan antara guru negeri dan guru swasta begitu nyata, tidak hanya dari sisi gaji dan tunjangan, tetapi juga jaminan kerja dan akses pembinaan. Padahal, kata dia, para guru swasta tak kalah pentingnya dalam menjalankan fungsi mencerdaskan anak bangsa.
“Guru yang ada di swasta, kami kasih gaji atau subsidi. Begitu mestinya, supaya guru yang ada di swasta tidak terlalu jauh tertinggal dengan negeri,” ujarnya.
Thohiron menyadari bahwa ada beberapa sekolah swasta yang secara kualitas bahkan melebihi sekolah negeri. Namun kondisi ini bukan gambaran utuh. Di lapangan, masih banyak sekolah swasta kecil yang berdiri di tengah keterbatasan, terutama di wilayah pinggiran PPU, dan bertahan karena dedikasi para gurunya.
“Walaupun memang ada sekolah swasta yang melebihi negeri, tetapi kan tidak semuanya. Kalau mau pendidikan itu merata,” lanjutnya.
Bagi Thohiron, ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta adalah persoalan struktural yang tak kunjung selesai. Ia menilai ini sebagai warisan sistem yang terus berulang karena tidak ada keberanian dari pemerintah untuk mengambil langkah korektif secara menyeluruh.
Dalam pandangannya, perbedaan status kelembagaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak dan kesejahteraan para pendidik.
“Ya inilah kondisi kita yang sejak dulu tidak selesai-selesai,” ujar Thohiron dengan nada prihatin. (W/ADV/S)
