wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang diusulkan dalam pembahasan anggaran telah melalui proses pembahasan. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung pembangunan, termasuk penanganan kebutuhan pedagang yang terdampak kebakaran.
Alwi menegaskan, pembahasan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan program dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, ia menilai anggapan bahwa suatu kegiatan tidak dibahas perlu dilihat kembali berdasarkan proses yang telah berjalan.
“Saya kira semua kegiatan dibahas. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kegiatan tertentu tidak dibahas, menurut saya itu keliru,” kata Alwi, Rabu (23/9/2026).
Terkait kebutuhan pembangunan bagi pedagang yang terdampak kebakaran, Alwi mengatakan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dana. Menurutnya, apabila diperlukan anggaran tambahan, salah satu sumber yang dapat dipertimbangkan adalah Dana Tidak Terduga (DTT), sesuai ketentuan penggunaannya.
“Pedagang yang terdampak kebakaran ini membutuhkan penanganan, sementara dananya tidak tersedia. Kalau mau mengambil dana, secara otomatis DTT yang bisa kita alokasikan untuk pembangunan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada awalnya terdapat rencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk kebutuhan tersebut. Namun, setelah dilakukan perhitungan, nilai itu dinilai belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
“Awalnya saya mau mengusulkan Rp2 miliar. Namun, setelah dihitung, anggaran sebesar itu ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan,” katanya.
Alwi menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan alokasi anggaran di luar kemampuan keuangan yang tersedia. Kondisi tersebut semakin menantang karena tahun ini menjadi periode awal penerapan efisiensi anggaran yang turut dirasakan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita juga tidak bisa memaksakan anggaran karena kemampuan keuangan sangat terbatas. Tahun ini merupakan tahun pertama efisiensi, dan kebijakan ini bukan hanya berlaku di Balikpapan, tetapi juga di seluruh Indonesia,” ujar Alwi.
Selain keterbatasan anggaran, ia turut menyinggung persoalan dana yang menurut keterangannya belum seluruhnya dibayarkan. Alwi menyebut terdapat nilai sekitar Rp413 miliar, dengan pembayaran yang baru diterima sekitar Rp12 miliar.
“Kalau tidak salah, nilainya sekitar Rp413 miliar. Dana yang baru dibayarkan kepada kita sekitar Rp12 miliar, sehingga masih ada kurang lebih Rp400 miliar. Saya belum mengetahui kapan pembayaran berikutnya dilakukan,” tuturnya.
Alwi berharap perencanaan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani secara bertahap. Sementara itu, kejelasan mengenai sumber dana, besaran kebutuhan pembangunan, dan jadwal pembayaran anggaran perlu menjadi perhatian dalam menentukan langkah selanjutnya. (W/ADV/SR)
