wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari distribusi BBM subsidi hingga isu pelayanan publik.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan tuntutan terkait persoalan nasional maupun daerah yang dianggap membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan DPRD.
Salah satu isu utama yang disoroti yakni distribusi BBM subsidi. Massa menilai masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU, sehingga mereka meminta adanya transparansi kuota dan pembenahan sistem penyaluran agar lebih tepat sasaran.
“Kami ingin distribusi BBM subsidi lebih jelas dan terbuka. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM,” ujar salah satu peserta aksi saat menyampaikan orasi.
Selain persoalan BBM, Aliansi Balikpapan Bergerak juga menyoroti meningkatnya kasus kriminalitas jalanan, khususnya aksi begal yang dinilai meresahkan masyarakat. Mereka menilai minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik menjadi salah satu faktor yang memicu kerawanan tindak kriminal maupun kecelakaan lalu lintas.
Karena itu, massa meminta pemerintah segera melakukan pemerataan penerangan jalan umum, terutama di kawasan Kilometer 8 hingga Kilometer 25 yang dinilai masih minim pencahayaan dan pengawasan.
Mereka juga mendesak adanya peningkatan pengawasan di wilayah rawan kecelakaan dan kriminalitas guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintas pada malam hari.
Di bidang transportasi, massa menyoroti masih adanya kendaraan berat yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan. Selain itu, parkir liar kendaraan besar di kawasan Kilometer 15 juga dinilai mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan.
Aliansi Balikpapan Bergerak meminta pemerintah menindak tegas pelanggaran tersebut dan mendorong agar aturan terkait kendaraan berat dapat diperkuat melalui peraturan daerah.
Tak hanya itu, massa aksi turut menyampaikan persoalan pelayanan publik, termasuk krisis tenaga pendidik di Kota Balikpapan. Mereka meminta pemerintah menyiapkan program regenerasi guru secara berkelanjutan agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di Balikpapan Barat juga menjadi sorotan karena dinilai belum rampung sepenuhnya dan masih dibutuhkan masyarakat.
Sementara pada isu lingkungan, massa meminta pemerintah lebih terbuka dalam pengawasan proyek pembangunan yang diduga bermasalah, termasuk terkait dugaan pelanggaran dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Mereka juga meminta pengelolaan bantuan pendidikan dilakukan secara lebih transparan dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan kondusif. Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD Kota Balikpapan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui pertemuan resmi dalam waktu dekat.
“Kami berharap seluruh aspirasi masyarakat ini dapat ditindaklanjuti secara serius sehingga persoalan yang disampaikan benar-benar mendapat solusi,” ujar perwakilan massa aksi. (W/ADV/SR)
