wartapedia.co.id, SAMARINDA – Kelangkaan dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai penyebab utamanya terletak pada sistem rekrutmen yang masih terlalu tersentralisasi dan tidak responsif terhadap kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, pendekatan nasional yang seragam justru membuat banyak formasi kosong tak terisi, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.
“Selama ini kita buka formasi, tapi responsnya sangat rendah. Proses yang terlalu birokratis membuat daerah kesulitan mengisi kekosongan secara cepat,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, mekanisme rekrutmen yang masih bergantung pada pusat, khususnya melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), membuat daerah tidak leluasa dalam merekrut tenaga medis yang sesuai dengan kondisi lokal. Ia mendorong agar pola ini diubah menjadi berbasis kebutuhan daerah, dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita harus buka ruang agar daerah punya kontrol atas perekrutan, terutama untuk wilayah-wilayah yang masuk kategori 3T,” katanya.
Sarkowi menilai minat yang rendah dari dokter spesialis untuk bertugas di daerah terpencil bukan hanya karena lokasi, tapi juga karena ketidaksesuaian sistem rekrutmen dengan kenyataan di lapangan. Ia menyarankan agar rekrutmen diarahkan kepada putra-putri daerah yang besar dan tumbuh di lingkungan tersebut.
“Anak-anak dari daerah terpencil punya keunggulan adaptasi dan ikatan emosional. Mereka lebih siap bertahan dan mengabdi di kampung halamannya,” ungkap politisi Golkar itu.
Ia juga menyebut Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai mitra potensial dalam menyusun strategi distribusi dokter spesialis berbasis daerah. Menurutnya, Unmul bisa mengembangkan jalur seleksi afirmatif dan kemitraan dengan pemerintah daerah, agar lulusannya benar-benar menjawab kebutuhan di pelosok Kaltim.
Tak hanya soal rekrutmen, Sarkowi juga menyinggung perlunya skema pendidikan yang berpihak pada penguatan daerah. Ia menyarankan agar beasiswa seperti program Gratispol diarahkan secara khusus untuk calon tenaga kesehatan yang berkomitmen kembali ke daerah asalnya.
“Pendidikan harus menjadi instrumen pembangunan daerah, bukan hanya menghasilkan ijazah. Kita butuh generasi yang mau kembali dan berkontribusi di tempat yang dulu membesarkannya,” tegasnya.
DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mendorong lahirnya kebijakan afirmatif serta mengawal alokasi anggaran khusus guna menutup ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.
“Kita tak bisa terus menunggu pusat. Solusinya ada di daerah sendiri: berani mengubah sistem, lebih cepat, lebih relevan, dan lebih berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
