wartapedia.co.id, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir menjelaskan bahwa upaya untuk penertiban Pertamini harus dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana (Sapras) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di seluruh daerah, terlebih di Kota Samarinda.
“Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertib,” ucap Jabir sapaan akrabnya, Jumat (3/11/2023).
Menurutnya, penyaluran BBM bersubsidi belum terdistribusi tepat sasaran, bahkan ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada.
Seharusnya SKK Migas, sudah memiliki data penggunaan BBM untuk semua wilayah di Kaltim. Data itu kemudian menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran.
Jabir juga mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda yang sudah berkoordinasi dengan Pertamina Regional dalam penerapan kartu pengisian BBM. Penerapan dari kartu pengisian atau fuel card menjadi salah satu opsi dalam penertiban distribusi BBM.
“Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya,” ungkapnya.
Sementara itu, antrian panjang kendaraan di depan SPBU akhir-akhir ini semakin sering terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan dan menggangu kenyamanan pengguna jalan.
“Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” kata Jabir.
Ia berharap agar kartu pengisian BBM segera direalisasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat luas agar tidak menimbulkan kekeliruan dan keresahan.
“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” tutupnya. (W/Adv/I)
