wartapedia.co.id, PPU – Proyek strategis berupa bendung regulator Telake kembali disorot oleh Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor.
Ia menekankan bahwa pembangunan bendungan tersebut tak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah karena posisi sungai Telake berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Paser.
“Sebenarnya kita berharap, bendung regulator Telake ini kan juga lintas kabupaten, enggak bisa kita tangani sendiri. Kalau dari kita paling bisa masalah ketersediaan pangan dari sisi PPU,” kata Syahrudin.
Bendungan ini diyakini menjadi kunci bagi keberlanjutan sistem pertanian di wilayah selatan PPU, terutama Kecamatan Babulu yang dikenal sebagai sentra lumbung pangan.
Dengan kapasitas bendung yang dirancang sebagai penyuplai irigasi, bendungan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap curah hujan yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah.
Namun, karena karakteristiknya sebagai proyek lintas wilayah, penyelesaiannya menuntut peran aktif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Syahrudin menggarisbawahi bahwa koordinasi antarpemerintahan sangat penting agar proyek tersebut tidak terkatung-katung di tengah prioritas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kian masif.
“Tetapi di luar itu, karena ini lintas kabupaten tentu provinsi yang menangani karena posisi sungainya beririsan langsung antara PPU dan Paser,” ujarnya menambahkan.
Sejauh ini, pemerintah kabupaten hanya bisa mengupayakan dorongan dari sisi perencanaan kebutuhan lokal. Namun persoalan besar seperti pembebasan lahan, desain teknis, dan penganggaran fisik bendungan memang tak dapat ditangani sendiri oleh kabupaten.
Di sinilah Syahrudin menilai pentingnya peran aktif Pemprov Kaltim untuk mendorong percepatan proyek ini ke agenda nasional. (W/ADV/S)
