wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar tidak pasif dalam menyikapi peluang program strategis nasional. Salah satunya adalah Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI yang hingga kini belum berjalan di daerah tersebut.
“Kalau tidak segera ditindaklanjuti, masyarakat kita yang rugi. Ini bukan soal bantuan biasa, ini soal akses pendidikan bagi warga kurang mampu,” tegas Syarifatul, Senin (16/6/2025).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kemensos yang menawarkan skema bantuan pendidikan berbasis komunitas dengan dukungan dana APBN. Dari lima daerah yang mengusulkan di Kaltim, hanya Samarinda yang telah lolos verifikasi dan akan segera merealisasikan program tersebut.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu, kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas instansi di daerah. Ia mendorong pendekatan aktif dan evaluasi cepat agar Berau tidak kehilangan kesempatan.
“Ini program bagus dari pusat. Tapi kalau daerahnya pasif, ya tidak akan pernah jalan. Samarinda bisa, kenapa Berau tidak?” kritik politisi Golkar itu.
Ia juga mengungkapkan rencana untuk turun langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Berau guna mengurai hambatan teknis maupun administrasi yang menjadi ganjalan pengajuan program tersebut.
“Saya akan cek langsung ke Dinsos Berau. Kita ingin pastikan, apakah berkasnya belum lengkap, atau ada persoalan lain. Kalau perlu, kami fasilitasi komunikasi ke kementerian,” ujarnya.
Syarifatul mendorong agar Pemkab Berau menjadikan keberhasilan Samarinda sebagai referensi. Ia menilai, belajar dari daerah yang sudah berhasil adalah langkah cerdas ketimbang membiarkan peluang hilang karena miskomunikasi atau kelambanan birokrasi.
“Silakan tiru langkah Samarinda. Tidak perlu gengsi untuk belajar dari sesama daerah. Yang penting masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespons program-program pusat. Pendekatan ‘jemput bola’ menurutnya adalah kunci agar program-program yang sudah disiapkan tidak hanya menjadi wacana tanpa realisasi.
“Jangan sampai kita kehilangan hak masyarakat hanya karena malas berkoordinasi. Ini soal tanggung jawab,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
