wartapedia.co.id, Samarinda – Kondisi infrastruktur pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat minim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim akan menambah anggaran untuk pembangunan.
Hal ini diulas oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat melaksanakan diskusi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Koordinator Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa (24/1/2023).
Diskusi ini dilaksanakan untuk membahas arah kebijakan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memimpin langsung jalannya diskusi didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana dan Abdul Kadir Tappa. Turut hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari Disdikbud Kaltim dan Program Studi Doktoral Manajemen Pendidikan FKIP Unmul.
Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa permasalahan yang dibahas dalam diskusi tersebut mengenai pengelolaan pendidikan dan pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim. Saran, kritik dan masukan banyak disampaikan dalam forum diskusi.
“Kita juga ikut menyarankan ada mahasiswa yang menulis disertasi terkait pengelolaan dan penganggaran pendidikan di Kaltim kepada koordinator progam studi,” ujar Pimpinan DPRD Kaltim yang akrab disapa Hamas.
Hamas menjelaskan bahwa besarnya nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Hal ini sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 dimana mewajibkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD.
“Sesuai dengan UU, 20 persen dari total anggaran APBD Kaltim yang 17,2 Triliun itu yaa sekitar 3,4 Triliun,” jelas Hamas.
Lanjut dari itu, ia memaparkan 20 persen itu dialokasikan untuk sektor pendidikan secara umum baik operasional maupun infrastruktur pendidikan. Dari besaran nominal sekitar 3,4 triliun itu, hanya sekitar 900 miliar yang dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan. Ia berharap anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan bisa ditambahkan.
“Harapannya penganggaran untuk operasional pendidikan bisa dikurangi dan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan itu bisa ditambah untuk kedepannya, itu yang jadi konsen kita,” ucap Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Dia juga mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan di Kaltim masih sangat minim dan ini menjadi tantangan besar bagu kita. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lebih sedikit dari jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Setiap tahun kita masih bergelut dengan masalah sistem zonasi sekolah saat pendaftaran, karena kurangnya infrastruktur pendidikan,” pungkasnya.(MF/Adv/DPRDKaltim)
